UNTUK INDONESIA
Dituding Korupsi Jiwasraya, Moeldoko: Halusinasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman bahwa KSP berkaitan dengan korupsi Jiwasraya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 3 Desember 2019. (Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman yang mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) maupun dia secara pribadi berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), khususnya eks Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo.

"Enggak ada hubungan sama KSP. Jangan mengaitkan sesuatu yang membangun persepsi membangun halusinasi-halusinasi. Ini 2024 masih jauh. Jangan terus nembak yang enggak-enggak," ucap Moeldoko di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Moeldoko sendiri tak menyangkal memang Harry Prasetyo pernah menjadi bagian dari KSP. Harry kata dia pernah dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis.

Harry PrasetyoEks Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo. (Foto: dok Jiwasraya)

Hanya saja, ia tidak tahu kenapa Harry bisa diterima di KSP. Terlebih, proses perekrutan merupakan tanggung jawab dari tim Sumber Daya Manusia (SDM).

"Itu mungkin di situ ada keteledoran tim SDM kita untuk mendalami. Tapi persoalannya kan kita enggak ngerti siapa background dia sesungguhnya. Karena waktu itu Jiwasraya enggak seperti saat ini," ujarnya.

Sehingga, ketika ada tudingan yang mengarah pada dia apakah ada aliran dana pribadi dari eks Direktur Keuangan Jiwasraya itu atau tidak bisa dibuktikan dengan mudah. 

Sebab, cukup menelusuri laporan keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kan ada PPATK, nanti di (Berita Acara Pemeriksaan) BAP akan menyampaikan jelas," tuturnya. []

Berita terkait
Komisi VI DPR Kekeuh Jiwasraya Selesai dengan Panja
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin mengungkapkan alasan kenapa Komisi VI DPR bentuk Panja ketimbang Pansus untuk menyelesaikan Jiwasraya.
DPR Pertanyakan Aktor Intelektual Kasus Jiwasraya
Ketua Komisi III DPR Herman Heri mempertanyakan siapa aktor intelektual dibalik kasus korupsi Asuransi Jiwasraya.
Kasus Jiwasraya, DPR Minta Evaluasi Kinerja OJK
Terkait penanganan kasus gagal bayar yang dialami Jiwasraya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OJK.
0
2 Motor Tabrakan di Simalungun, 1 Tewas 2 Luka-Luka
Dua unit sepeda motor terlibat kecelakaan di Simalungun. Satu pengemudi sepeda motor tewas.