TAGAR.id - Sebuah kantor lapangan untuk menyelidiki kejahatan perang di Ukraina dibuka pada hari Senin, 3 Juli 2023, di Den Haag, Belanda. Langkah ini menjadi yang pertama menuju peradilan bagi kepemimpinan Rusia.
Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi (ICPA - International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine), beranggotakan para jaksa penuntut dari Ukraina, Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Mahkamah Pidana Internasional, ICC - International Criminal Court).
ICPA akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti sebagai langkah awal, sebelum pembentukan pengadilan khusus yang dapat mengadili para pejabat Kremlin yang memulai perang Ukraina.
Para pejabat senior diberitakan akan mengadakan konferensi pers di markas besar badan peradilan Uni Eropa, Eurojust, yang dijadwalkan akan dilaksanakan siang ini waktu setempat, kata Eurojust dalam sebuah pernyataan.
Mereka yang akan hadir termasuk Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin, Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, Asisten Jaksa Agung AS Kenneth Polite, dan Komisioner Kehakiman Uni Eropa Didier Reynders.
Kantor Mahkamah Pidana Internasional di Kota Den Haag, Belanda (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP)Penyelidikan kejahatan agresi yang lebih luas
Seruan untuk membentuk pengadilan khusus untuk Ukraina meningkat karena ICC, pengadilan kejahatan perang yang juga berbasis di Den Haag, tidak memiliki mandat untuk menyelidiki kejahatan agresi yang lebih luas.
ICC sedang menyelidiki kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih spesifik di Ukraina, serta mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret lalu atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina ke Rusia.
Kyiv telah mendorong adanya pengadilan khusus sejak ditemukannya ratusan mayat setelah pasukan Moskow menarik diri dari Kota Bucha di dekat ibu kota Ukraina pada April 2022.
Dukungan internasional yang terus meningkat mendorong Komisi Eropa kemudian mengumumkan pembentukan ICPA pada Februari 2022 lalu.
Brussels mengatakan bahwa lembaga ini memiliki "tujuan utama untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas invasi" ke Ukraina.
Keterlibatan Amerika Serikat juga telah mendorong pembentukan pengadilan khusus, karena AS sendiri masih menolak untuk bergabung dengan ICC. Meskipun demikian, selama kunjungan ke Den Haag pada Juni lalu, Jaksa Agung AS, Merrick Garland, menunjuk seorang jaksa khusus untuk kejahatan agresi, Jessica Kim, sebagai perwakilannya di ICC.
Namun, pertanyaan kompleks tentang bagaimana pengadilan semacam itu akan bekerja masih belum terjawab. [ha/hp (AFP)]/dw.com/id. []