Medan - Pengurus Daerah Gerakan Aktivis Mahasiswa Padang Lawas (PD GAM Palas) menuding banyak kepala desa (kades) di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, menyalahgunakan dana desa, bahkan ada yang memperkaya diri sendiri.
Hal itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis 31 Oktober 2019.
Mereka kemudian meminta Kejati Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap para kades yang diduga mengkhianati program Presiden Joko Widodo tentang penggunaan dana desa.
Aksi ini keempat kali mereka lakukan di depan kantor Kejati Sumatera Utara, hanya saja, pihak penegak hukum ini belum juga menindaklanjuti aspirasi mereka.
Alasannya klasik, kejaksaan tidak mau melakukan penyelidikan karena belum adanya bukti pendukung awal.
"Kita sudah empat kali melakukan aksi, menyampaikan aspirasi di kantor Kejati ini, tapi sampai sekarang kenapa tidak ada tindak lanjut," kata koordinator aksi, Hasbiyal Hasibuan.
Mahasiswa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa kades diduga memperkaya diri dengan menggunakan dana desa. Mereka seperti kebal hukum.
"Desa Tobing Jae, Gunung Baringin, Padang Garugur dan lainnya. Banyak penggunaan dana desa sejak tahun 2015-2019 yang diduga kuat telah melanggar hukum. Makanya kita mendesak agar Kejati Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas temuan ini," tandas Hasbiyal.
Kita ada dokumen pendukung, hanya saja kita mau menunggu hasil kerja kejaksaan
Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian menerima aspirasi mahasiswa. Dia berjanji menindaklanjuti aspirasi pendemo.
Hanya saja, kejaksaan belum bisa melakukan penyelidikan karena tidak adanya bukti permulaan awal.
Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian menerima aspirasi mahasiswa. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)
"Kami menunggu adanya bukti permulaan awal dari rekan-rekan mahasiswa. Negara kita negara hukum, semua ada prosesnya. Kalau sudah ada dokumen pendukung dan laporan resmi, akan terus ditindaklanjuti," kata Sumanggar.
Mendengar pernyataan Sumanggar, mahasiswa kecewa. Mereka menuding Kejati Sumatera Utara lemah dan dianggap tidak mampu mengungkap dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Padang Lawas.
"Kejaksaan tidak mampu mengatasi masalah ini, karena seharusnya mereka bisa melakukan penyelidikan berdasarkan informasi atau laporan masyarakat. Padahal di kejaksaan ada intelijen dan bisa menindaklanjuti aspirasi dari kami, ini namanya kejaksaan lemah, apa gunanya intelijen kejaksaan jika tidak bisa melidik informasi," kata Sadar Daulay, salah seorang pendemo.
Sumanggar kembali mengulangi pernyataannya bahwa negara merupakan negara hukum dan ada prosesnya.
"Kita dari kejaksaan tidak bisa sembarangan melakukan pemeriksaan terhadap orang lain, ada prosesnya," tukas Sumanggar sambil meninggalkan massa aksi.
Mahasiswa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dengan membawa dokumen pendukung.
"Kita ada dokumen pendukung, hanya saja kita mau menunggu hasil kerja kejaksaan, seharusnya mereka melakukan penyelidikan atas aspirasi dan informasi awal dari kami selaku rakyat," tandas Sadar. []
