TAGAR.id, Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan persepsi positif dana desa akan meningkatkan citra pendamping desa.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemalang di Pekalongan, Jawa Tengah.
Menurut Gus Halim, pada Maret-April 2024 mendatang, Kemendes PDTT akan melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemahaman dan manfaat kebijakan dana desa, yang dikoordinasikan bersama tenaga pendamping desa.
Pendamping desa generalis yaitu kewilayahan dan kewargaan, bukan spesialis akhirnya eksistensi menjadi lebih kuat.
"Persepsi positif dari survei ini akan diglorifikasi sebagai kerja-kerja yang dilakukan pendamping desa," jelasnya di Pekalongan, Senin, 21 Agustus 2023.
Persepsi positif ini juga akan meningkatkan citra dan nilai tenaga pendamping desa dalam pemerintahan selanjutnya.
- Baca Juga: Resolusi 2023, Gus Halim Sebut Harus Lebih Fokus, Detail dan Terintegrasi Antar Unit Kerja
Gus Halim menegaskan, persepsi positif yang muncul dari hasil survei akan menjadi bukti keberhasilan dan efektivitas peran pendamping desa.
Gus Halim juga menegaskan, pendamping desa tidak bisa dinilai seperti ASN karena tidak miliki jam kerja dan statusnya belum pasti.
Guna mempertahankan eksistensinya maka paradigma diubah, yaitu menempatkan posisi pendamping desa fokus ke pemberdayaan masyarakat.
"Pendamping desa generalis yaitu kewilayahan dan kewargaan, bukan spesialis akhirnya eksistensi menjadi lebih kuat," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim menegaskan, pendamping desa merupakan amanah, bukan sekadar struktural lantaran. Oleh karena itu, eksistensi pendamping desa akan terus dipertahankan.
Selain itu, pendamping desa tetap menjadi aset penting bagi desa, bahkan ketika telah mencapai status mandiri.
Gus Halim menegaskan, pendamping desa harus berfokus pada dua kunci penggunaan dana desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela menambahkan, rakor ini dilaksanakan untuk mengkomunikasikan dan konsolidasi program kegiatan. Selain itu mendiskusikan permasalahan di lapangan serta strategi untuk menghadapinya.
Rakor diikuti tenaga pendamping profesional Kabupaten Batang 99 orang, Kabupaten Pekalongan 105 orang dan Kabupaten Pemalang 73 orang. Sedangkan peserta dari internal Kemendes PDTT sebanyak 10 orang.
Rakor juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja 2014-2019 Hanif Dhakiri, Staf Khusus Mendes PDTT Zainul Munasichin, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa Yusra, dan Koordinator Nasional TPP Hasan Rofiqi. []