Kulon Progo - Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tertarik dengan usulan Pemerintah Kabupaten, terkait dengan Jalur Bedah Menoreh yang akan menunjang aksesibilitas Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dengan Kawasan Wisata Borobudur di Jawa Tengah.
Jalur disebut Sutedjo bisa menjadi akses alternatif penghubung Bandara YIA-Borobudur, meski disisi lain juga berpeluang besar menjadi akses utama karena menyingkat jarak di antaranya kedua destinasi itu dan juga menghubungkan tiga kabupaten yakni, Kulon Progo, Purworejo, dan Magelang.
Usulan terkait Bedah Menoreh, kata Sutedjo, sudah disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran lainnya di Borobudur, pada pekan lalu.
Dalam rapat terbatas itu, respon Presiden pada jalur Bedah Menoreh cukup bagus, dan berencana akan menggunakannya bersama dengan jalur lain yang diusulkan Kabupaten Purworejo. Bahkan pihak Kementerian Perhubungan langsung menerjunkan tim untuk tinjauan lapangan atas jalur Bedah Menoreh, seusai rapat terbatas itu.
Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo (Foto: Tagar/Harun Susanto)
Presiden menurut Sutedjo, menekankan beberapa hal dalam rapat tersebut, diantaranya Bandara YIA harus beroperasi penuh pada Maret 2020, penyiapan aksesibilitas dari bandara YIA ke Borobudur atau sebaliknya, percepatan penataan kawasan pariwisata dengan promosi yang terfokus, serta pengembangan destinasi yang tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil.
"Pada saat itu ada berbagai usulan yang disampaikan, dan Presiden mengatakan dua-duanya yaitu jalur Bedah Menoreh dan jalur di Purworejo akan dipakai," kata Sutedjo kepada Tagar, Senin 2 September 2019.
"Beliau, saat hendak bertolak kembali ke Jakarta melalui Bandara YIA, juga menyampaikan kembali ketertarikannya pada Bedah Menoreh itu," kata dia.
Sutedjo menjelaskan, hasil dari rapat tersebut menjadi hal yang bagus untuk percepatan peningkatan perekonomian Kulon Progo. Pembangunan Bandara YIA dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Borobudur, akan sangat menguntungkan Kulon Progo. Hal ini termasuk juga untuk realisasi jalur Bedah Menoreh dan pengembangan pariwisata di perbukitan Menoreh.
"Di jalur Bedah Menoreh di Kulon Progo, banyak terdapat destinasi wisata. Jika hal itu bisa di-back up pemerintah pusat, tentunya akan ada akselerasi. Kami juga tidak tinggal diam, dalam hal ini Dinas Pariwisata telah diminta menambahkan kelengkapan destinasi wisata di sepanjang Bedah Menoreh," kata dia.
Sutedjo menjelaskan, Bappeda Kulon Progo kini sudah mulai melakukan pemetaan wilayah, terhadap rencana jalur Bedah Menoreh. Dari total panjang bedah menoreh, rencananya akan dipangkas dengan pelurusan jalur atau pemilihan kontur trase, sehingga bisa di jarak lebih pendek yakni 53 kilometer.
Dari panjang jalur tersebut, 23 kilometer diantaranya sudah terselesaikan dengan ruas dua lajur jalan provinsi. Sisanya yaitu sepanjang 30 kilometer, belum terselesaikan karena masih harud dilakukan pelebaran jalan dan pengondisian pembangunan fisik jalan bedah menoreh tersebut.
"Ada beberapa ruas jalan yang belum tersambung karena harus dibuat jalan baru, terutama yang eksistingnya belokan tajam, tanjakan dan turunan curam. Beberapa ruas memiliki phase base yang sulit karena ada jurang di tepiannya. Selain itu ada juga yang sudah saling menyambung namun trasenya masih kurang layak," tutur Sutedjo.
Bahkan dalam RPJMD 2017-2022 lanjutnya, juga belum bisa selesai jika hanya mengandalkan APBD dan Danais. Karenanya saat rapat terbatas itu kemudian disinggung masalah akses YIA ke Borobudur melalui bedah menoreh dan itu jadi kesempatan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur Bedah Menoreh akan dimulai di tahun 2020. Diharapkan, jalur bisa menghubungkan Bandara YIA dengan KSPN Borobudur di tahun 2025.
Baca juga: 280 Warga Kulon Progo, Bawa Bendera Merah Putih 740 Meter
Proyek ini lanjut Langgeng, bahkan sudah menjadi prioritas pembangunan di Kulon Progo maupun DIY. Rencana induk maupun rencana detail teknis (DED), diselesaikan pada tahun ini sehingga pembebasan lahan dan konstruksi harapannya bisa dimulai pada 2020.
"Kami pun juga sudah melakukn pembebasan lahan dan pembangunan sejak tahun 2017 meski dengan anggaran terbatas," kata Langgeng. []
