Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 2.500 sertifikat tanah dalam kunjungan kerjanya (kunker) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jokowi: Setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan.
Memasuki agenda kunker hari ketiga atau hari terakhirnya ini, Jokowi langsung mendatangi Kantor Bupati Manggarai Barat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan memberikan surat hak atas tanah kepada masyarakat.
Jokowi beranggapan salah satu alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat karena masih maraknya konflik dan sengketa lahan di Indonesia.
Baca juga: Jokowi Bagikan 26 Ribu Sertifikat Tanah di Natuna
"Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia," kata Jokowi dalam sambutannya, Selasa, 21 Januari 2020.
"Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat," lanjutnya.
Menurut Jokowi sertifikat sangat penting, agar ke depan tidak ada masalah terkait sengketa kepemilikan tanah.
"Artinya punya tanah tapi enggak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana," kata dia.
Presiden dua periode ini menyebut minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya.
Baca juga: Infografis: Sudah Berapa Juta Presiden Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah Gratis?
Untuk itu, dia menunjuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bappenas) meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor Badan Petanahan Nasional (BPN), bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat. Tahun 2019, 9 juta harus keluar," ujarnya.
"Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan," kata Jokowi. []
