Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti mempertanyakan keterangan pimpinan tiga institusi negara yang keterangannya tidak sinkron menyoal keberadaan tersangka kasus suap, sekaligus caleg PDIP Harun Masiku.
Sebelumnya, Harun Masiku disebut-sebut berada di Singapura. Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie mengoreksi ucapan, jika buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020, atau tepat sehari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan.
Baca juga: Imigrasi Koreksi, Harun Masiku Sudah di Indonesia
Sulit memercayai bahwa situasi ini semata karena alasan teknis. Di sinilah perlunya sikap presiden untuk memerintahkan dilakukannya audit teknis tentang adanya kerusakan yang dimaksud.
Ray menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk sesegera mungkin campur tangan dan menyeriusi kasus ini, supaya publik tidak mencibir pemerintah lembek dalam penegakan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).
"Mengingat KPK, Menkumham dan Imigrasi berada di bawah presiden. Perlu melihat sikap presiden atas isu yang cukup sensitif di tengah masyarakat saat ini," kata Ray Rangkuti melalui pesan singkat yang diterima Tagar, Kamis 23 Januari 2020.
Sudah waktunya sebagai kepala negara, Jokowi memerintahkan penyelidikan soal apa dan siapa yang tidak transparan terhadap kekacauan informasi soal keberadaan Harun Masiku.
Sebab, istri Harun yang berada di Gowa, Sulawesi Selatan, mengaku sempat ditelepon suaminya tanggal 7 Januari, saat Harun telah menginjak Jakarta.
Menkumham Yasonna H Laoly usai mengisi acara Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Hotel Royal Ambarukmo pada Jumat 17 Januari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)
Seperti diketahui, Yasonna Laoly sempat ngotot bahwa caleg PDIP tersebut tidak berada di Tanah Air saat OTT dilakukan. Kemarin, saat dicecar awak media soal Harun Masiku, pembentuk Tim hukum PDIP itu malah menyalahkan pihak imigrasi sambil berlalu meninggalkan wartawan.
"Apakah beliau (Jokowi) lagi-lagi akan membiarkan penyampaian informasi kurang akurat ini," kata dia.
Baca juga: Kemenkumham Sembunyikan Keberadaan Harun Masiku?
Ray pun enggan percaya dengan koreksi Ronny F. Sompie baru-baru ini terkait keberadaan Harun, dengan dalih adanya data proses perlintasan di Terminal 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta terkena delay time atau terlambat, lokasi di mana Harun mendarat. Dia menyarankan Jokowi sudah saatnya turun tangan.
"Sulit memercayai bahwa situasi ini semata karena alasan teknis. Di sinilah perlunya sikap presiden untuk memerintahkan dilakukannya audit teknis tentang adanya kerusakan yang dimaksud," ujarnya.
Mengenai tindaklanjut kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan seperti 'jalan ditempat', tak heran apabila publik meragukan KPK tidak dapat mengungkap aktor intelektual di balik suap melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), pengisi kursi anggota DPR RI periode 2019-2024. Karena tersangka pemberi suap Harun Masiku yang merupakan kunci masalah, hingga kini masih licin seperti belut.
Pengamat Politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. (Foto: M Fikri Setiawan)Baca juga: Melongok Ruang Riezky Aprilia, Rival Harun Masiku
Melihat keadaan yang demikian krusial, Ray juga meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk kembali bertaring. Dia mengkritik sejak Mahfud duduk di posisi menteri, enggan garang terhadap isu korupsi. Terlebih pos yang ditempatinya saat ini terbilang strategis, dapat mengintervensi banyak pihak.
"Mengingat Kemenkumham dan dengan sendirinya imigrasi berada di bawah kordinasi Menkopolhukam, serta polisi dan jaksa, tentu tidak berlebihan jika kepiawaian Pak Mahfud diperlihatkan dalam upaya mendorong agar pemerintah melakukan audit atas kemacetan teknis imigrasi yang mengakibatkan adanya informasi disampaikan yang tidak sesuai fakta," ujar dia.
Baca juga: KPK Ngaku Buru Harun Masiku Kemana-mana
Kemudian, pihak kepolisian semestinya dapat bersinergi dengan KPK untuk menangkap Harun Masiku. Sebab, pimpinannya saat ini adalah eks petinggi Polri. Menurut Ray, koordinasi Menkopolhukam, KPK dan Polisi harus dilakukan, karena akan mempermudah penangkapan terhadap Harun.
Terlebih, dapat dipastikan bahwa Harun Masiku saat ini sudah berada di Indonesia, dan otoritas imigrasi sudah melakukan pencegahan ke luar negeri. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki kepolisian, semestinya caleg PDIP itu dapat diringkus dengan mudah dalam hitungan hari.
"Sulit memercayai Harun Masiku tidak bisa dilacak atau bahkan ditangkap oleh aparat penegak hukum kita dalam waktu yang sesegera mungkin. Di sini Menkopolhukam ditantang kepiawaiannya" kata dia.
Baca juga: Harun Masiku Buron, KPK Didesak Periksa Hasto
Lalu, Ray mengkritik keberadaan Dewan Pengawas KPK yang memperumit birokrasi OTT. Bahkan, hingga kini komisi antirasuah tak kunjung menggeledah kantor PDIP untuk mengumpulkan bukti-bukti soal keterlibatan petinggi partai tersebut.
"Penggeledahan terhadap salah satu kantor partai yang hingga saat ini tidak jelas dilaksanakannya, padahal telah dibuat heboh di awalnya," ujar Ray Rangkuti. []
