Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memiliki tugas mengawal kesuksesan pembangunan nasional.
Menurutnya, kiprah Kejaksaan akan menjadi wajah pemerintah, wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional. Sebab, tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh.
Apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat.
Dia memandang, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan oleh Kejaksaan yang memiliki integritas dan profesionalitas. Jokowi meminta, pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Tewasnya 6 Laskar FPI Pengawal Rizieq Shihab
"Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden dilihat Tagar, Senin, 14 Desember 2020.
Jokowi melanjutkan, pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegakan hukum lain harus terus diefektifkan.
Presiden bilang, rekruitmen dan promosi harus dilakukan secara meritokratis dan transparan, juga terbuka. Sebab, integritas Jaksa yang memiliki wawasan kebangsaan serta siap menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diprioritaskan.
"Sistem kerja yang efisien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan," ucapnya.
Jokowi mengaku mengapresiasi dan menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Kejaksaan Agung.
Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Siap Disuntik Vaksin Bareng Rakyat
"Ini bagus. Apalagi telah disinergikan dengan Kemenkopolhukam, dengan Kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus di-update, harus terus diperbaharui," ujarnya.
Jokowi melanjutkan, pada saat yang sama, pengawasan internal harus diefektifkan agar SDM Kejaksaan bertindak profesional, supaya penanganan perkara terarah untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku, dan untuk memulihkan korban kejahatan. Selain itu, lanjutnya, penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kepada negara.
Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebagai pihak tergugat kalah di PTUN akan mengajukan upaya hukum banding. (foto: Antara/hafidz Mubarak)."Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp 19 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Jokowi menambahkan, sebagai pemegang kuasa pemerintah, Kejaksaan juga harus bekerja keras membela kepentingan negara, menyelamatkan aset-aset negara.
Namun, ia meminta penegakan hukum juga jangan sampai menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan dan menghambat inovasi.
"Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional, apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini," kata Jokowi. []
