Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan penyelesaian proses pemulihan di Wamena, Papua segera diproses.
"Kalau target, saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan di sana juga," kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Karena ada 450 ruko dan rumah-rumah. Ini yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasinya dilakukan.
Ratusan permukiman warga yang rusak terbakar akan segera dilakukan perbaikan. Basuki menyebut, perbaikan secara menyeluruh mulai dilakukan saat wilayah-wilayah di Wamena telah selesai dilakukan pembersihan.
"Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Karena ada 450 ruko dan rumah-rumah. Ini yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasinya dilakukan," ucap dia.
Menurut Basuki terdapat 10 kantor pemerintah yang mengalami kerusak berat yang meliputi Kantor Badan Pengelola Keuangan, Rektorat, Diskominfo, Kantor Satpol PP, Kantor BLH, Kantor PLN, dan Kantor Dishub. Selain itu, beberapa tempat juga mengalami kerusakan, namun ia nilai terdampak cukup ringan.
Diketahui terdapat 450 ruko yang rusak terbakar dan 165 rumah yang habis dijilati api. Menteri Basuki menegaskan perbaikan akan segera dilakukan setelah kondisi wilayah bersih dan bisa segera dilakukan perbaikan. Hingga kini, lanjutnya, beberapa wilayah di Wamena masih dilakukan kegiatan pembersihan.
"Saat ini mulai pembersihan dan saat ini kita tahu bahwa Panglima TNI, Kapolri, dan Menkopolhukam, Dirjen kami juga ada di Wamena untuk tindak lanjut. Saat ini sudah mulai ditangani, mudah-mudahan bisa cepat," kata dia.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa pelajar di Kota Wamena pada 23 September 2019 lalu berujung dengan kerusuhan. Tercatat, sebanyak 33 orang meninggal dan lebih dari 76 warga mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Korban meninggal dominan mengalami luka bakar dan sabetan benda tajam.
Aksi anarkistis diduga dipicu perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena. Namun, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja (yang menjabat saat itu) memastikan pihaknya telah menyelidiki bahwa isu tersebut tidak benar atau hoaks.
"Sudah kami periksa yang bersangkutan. Jadi, tidak benar informasi yang diisukan di media sosial itu. Masyarakat jangan termakan hoaks," ujar Rodja. []
