Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah (Cakada) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Tito mengatakan, semua pihak, termasuk kontestan dan tim sukses para calon kepala daerah harus mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti tahapan Pilkada 2020. Hal itu diungkapkan melalui siaran pers yang diterima Tagar, Jumat, 17 Juli 2020.
Sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi
"Protokol kesehatan diikuti, kalau ada yang kontestan ada tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah," katanya.
Tito berpandangan, jika pada tahapan Pilkada saja para calon kepala daerah tidak bisa mengatur para pendukung yang berjumlah 200 sampai 300 orang, bagaimana mungkin dapat mengatur masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.
Dia berpendapat, dengan diselenggarakannya Pilkada di masa pandemi Covid-19, maka konsekuensi pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah tentunya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
Tito menjelaskan, semua tahapan sudah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, setelah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas," ucapnya.
Lantas Mendagri berharap Pilkada lebih mengarah pada ajang menggaungkan topik dan isu penanganan Covid-19 beserta dampak sosial ekonomi.
"Nah ini semua diatur agar Pilkada tidak menjadi media penularan, maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ucap Tito Karnavian.
- Baca juga: Ada RS Nakal Sengaja Buat Pasien Positif Covid-19
- Baca juga: Jika Tegas ke Pedemo DPR, Kapolda Bisa Jadi Kapolri
Menurutnya, jika persoalan itu bisa diangkat maka akan memberikan dampak mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengamanan dari TNI-Polri mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan. []
