Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Bahana sebagai holding perasuransian dan penjaminan BUMN. Direktur Utama Bahana Robertus Billitea mengatakan akan menjalankan amanat sebagai holding dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang benar.
"Serta dengan penuh kehati-hatian. Sehingga industri asuransi dan penjaminan bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia," kata Robertus Billitea dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020 seperti dilansir dari Antara.
Holding yang telah direncanakan sejak 2018 ini telah melewati berbagai kajian dan mendapat kekuatan hukum tetap, yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2020.
Lalu, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 146/KMK.06/2020 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham BPUI, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Maret 2020.
Tahap akhir, penandatanganan Akta Pengalihan Hak atas Saham atau yang lebih dikenal sebagi Akta Inbreng yang dilakukan dengan Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020.
Dengan telah keluarnya ketiga landasan hukum tersebut, maka Bahana resmi menjalankan fungsi holding BUMN perasuransian dan penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
Selain itu, seluruh anak usaha masing-masing perusahaan juga otomatis tergabung dalam holding termasuk anak usaha BPUI seperti Bahana Sekuritas, Bahana TCW, Bahana Artha Ventura, Grahaniaga Tatautama, dan Bahana Kapital Investa.
Berdasarkan KMK yang telah dikeluarkan, maka seluruh penyertaan modal negara berupa saham yang ada di masing-masing anak usaha holding asuransi dan penjaminan akan berpindah atau dialihkan ke holding yang nilainya setara dengan Rp 60 triliun.
Resmi menyandang holding perasuransian dan penjaminan BUMN, Robertus Billitea menuturkan akan segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
Menurutnya holding harus segera melakukan sinergi, efisiensi dan inovasi bisnis, operasional, teknologi, dan produk atas seluruh perusahaan yang ada di bawah holding. Sehingga industri asuransi Indonesia mampu bersaing dengan asuransi swasta lain baik yang dimiliki oleh domestik maupun asing.
Pasalnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi dan pasar yang masih terbuka lebar. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta orang pada 2045 atau bertambah sekitar 52 juta jiwa dari total jumlah penduduk saat ini yang tercatat sebanyak 267 juta jiwa.
Dengan perekonomian yang tumbuh stabil di kisaran 5 persen selama 3 tahun terakhir serta inflasi yang terjaga stabil di kisaran 3 persen, menurutnya masyarakat masih memiliki kemampuan untuk mendapatkan asuransi sesuai dengan kebutuhannya.
Tapi yang jelas, sebagai BUMN pihaknya akan menjalankan operasional berdasarkan good corporate governance (GCG) yang ditetapkan oleh pemegang saham yakni Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. []
