Jabar Sebagai Provinsi Berbudaya Tangguh Bencana

Pemprov Jabar adakan Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) bersama pimpinan, ketua komisi, ketua badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzahanul Ulum (kiri) saat acara Kopdar di Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 6 Februari 2020. (Foto: Tagar/Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kami,l mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bisa bersinergi agar terwujud sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana arau resilience culture province.

Salah satunya melalui agenda Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Gubernur Jawa Barat Bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar di The Green Forest Resort, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 6 Februari 2020.

Menurut Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, KOPDAR dengan tema Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana atau Jawa Barat Resilience Culture Province (JRCP) relevan dengan kondisi Jawa Barat yang sangat rawan bencana, termasuk banjir dan longsor yang terjadi di awal tahun ini.

"Kita mengawali tahun baru ini dengan berita musibah (banjir). Kami (Pemda Provinsi Jabar) menguatkan sebuah percepatan cetak biru Jawa Barat sebagai provinsi tangguh bencana (JRCP)," tuturnya, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 6 Februari 202.

Dari 27 kabupaten atau kota di Jabar jelas Kang Emil, 20 daerah tergolong wilayah risiko bencana tinggi. Empat di antaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya termasuk dalam lima besar risiko bencana tertinggi nasional.

Untuk itu, program JRCP bertujuan menanamkan budaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota termasuk masyarakatnya yang siap dalam menghadapi bencana.

"Hal ini dipilih karena PBB memiliki program resilience cities. Nah, Jawa Barat diminta untuk mempelopori sebuah pemikiran yang komprehensif sebagai provinsi tangguh bencana," jelas dia.

JRCP ini terang Kang Emil, dijabarkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, program desa atau kelurahan tangguh bencana, program pengembangan Pusat Ketangguhan Jawa Barat (resilience center), program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, program pemulihan pasca bencana, hingga berbagai program terkait lainnya. Cetak biru JRCP yang berisi enam fokus (Resilience Citizens, Resilience Knowledge, Resilience Infrastructure, Resilience Institution and Policy, Resilience Ecology, dan Resilience Financing) akan dirilis di 2020.

"Harapannya Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini bisa meniru Jepang urusan tanggap bencana," terang dia. Kang Emil menambahkan terdapat 8.664 kejadian bencana di Jawa Barat pada 2013 hingga 2019, di mana pada tahun lalu laporan kejadian didominasi oleh bencana longsor dan banjir.

"(Tahun) 2019 kebencanaan kita 2000-an laporan. 500-nya longsor dan banjir. Saya imbau (pemda) untuk melakukan gerakan tanam pohon di lahan kritis, salah satunya dengan tanaman vetiver (akar wangi)," kata dia.

Pemda Provinsi Jabar sendiri tahun ini berfokus kepada tema peduli lingkungan dan mencanangkan gerakan menanam 50 juta pohon. Selain itu, Kang Emil berkata pihaknya pun akan memperkuat kombinasi rehabilitasi infrastruktur dan ekologis, serta memperbaiki monitoring tata ruang, penguatan kedisiplinan, dan penegakan hukum.

“Dengan pertemuan (KOPDAR) ini, Insyaallah Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dapat kompak membawa perubahan dan kemajuan,” ujarnya. []

Berita terkait
Bantuan Pemprov Jabar untuk Korban Banjir Baleendah
Pemprov Jabar dan Pangdam Siliwangi serta Polda Jabar berikan bantuan langsung logistik untuk para korban terdampak banjir di Baleendah
Banjir dan Longsor Terus Terjadi, Jabar Siaga Satu Bencana
Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil telah mengeluarkan status siaga 1 bencana.
Jabar Dilanda Banjir, Hasanah Usulkan Perubahan Tata Ruang Pro Lingkungan
Dia menyampaikan, perubahan tata ruang yang pro lingkungan hidup perlu segera diwujudkan. Satu di antaranya menambah kawasan hutan seluas 30%.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.