UNTUK INDONESIA
Banjir dan Longsor Terus Terjadi, Jabar Siaga Satu Bencana
Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil telah mengeluarkan status siaga 1 bencana.
Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil telah mengeluarkan status siaga 1 bencana. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung, (Tagar 13/11/2018) - Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil telah mengeluarkan status siaga 1 bencana. Status ini dikeluarkan mengingat bencana banjir dan longsor terus terjadi di beberapa wilayah di Jabar, salah satunya longsor di Naringgul Cianjur, Gentong di Tasikmalaya dan banjir tahunan di Dayeh Kolot, Bandung.

“Kami sedang siaga banjir dan longsor, untuk itu saya imbau kepada warga untuk waspada musim hujan sudah turun. Waspadai Sungai Cilencang, waspada dan awasi perkotaan dan non perkotaan seperti banjir bandang,” tuturnya di Bandung, Selasa (13/11).

Menurut Ridwan Kamil, secara geografis Jawa Barat memang rawan bencana hidrologis, dimana 60% bencana hidrologis di Indonesia terdapat di wilayah Jawa Barat. Sehingga ada atau tidak adanya manusia sebagai penyebabnya, bencana banjir atau longsor sekalipun akan tetap terjadi di Jabar.

“Sejak dahulu sampai sekarang bencana karena  hujan seperti banjir dan longsor sudah sering terjadi di Jawa Barat. Maka dari itu, masyarakat Jawa Barat harus paham tinggal dimana, maka bersiasatlah apabila terkena bencana,” katanya.

Selain warga harus waspada menghadapi banjir dan longsor, pihaknya mengimbau agar  RT, RW sampai kepala desa agar tetap waspada. Selain itu, segera merencanakan antisipasi dalam menghadapi bencana longsor dan banjir.

Ditempat yang berbeda Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Dicky Syahromi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir, longsor mengingat musim hujan sedang melanda Jawa Barat.

“Khususnya bagi masyarakat Jawa Barat yang memang tinggal di wilayah rawan bencana,” imbaunya.

Rawan Bencana, Jabar Perlu Dana “On Call

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan meskipun bencana silih berganti dari longsor sampai banjir yang rutin terjadi setiap tahunnya di Jawa Barat.

Ironisnya Pemerintah Provinsi belum memiki dana siap pakai (on call) untuk tanggap bencana padahal Jabar masuk ke daerah merah atau provinsi yang rawan bencana.

“Saya sangat menyayangkan saat banyak bencana terjadi seperti banjir saat ini, Kita tak punya dana siap pakai (on call) untuk penanganan jangka pendeknya (seperti memberikan bantuan untuk para korban),” tuturnya.

Penanganan jangka pendek terkesan lambat, karena terkendala tidak ada dana siap pakai. Untuk penanganan banjir, longsor dan bencana lainnya di setiap OPD.

Sehingga ada kesan Provinsi Jawa Barat itu selain daerah rawan bencana juga darurat anggaran untuk tanggap bencana. Meskipun ada dana SILPA, tetapi uang tersebut tidak bisa digunakan dan habis digunakan yang biasanya dipakai untuk biaya tahun berjalan.

“Dana darurat silahkan di cek ke OPD-OPD yang ada, tidak ada. Paling di BPBD dan itu nilainya pasti kecil karena OPD ini setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran paling kecil dibandingkan dengan OPD lainnya,” jelasnya.

Untuk nominal dana tanggap bencananya terang dia, minimal Rp 5 miliar untuk satu kabupaten dan kota yang bisa dialokasikan langsung kepada OPD yang terkait. Namun demikian, mekanisme yang paling mudah adalah dana tersebut ada di Sekretaris Daerah masing-masing wilayah.

Mekanismenya bisa antar Sekda, karena dinilai secara admnistrasi birokrasi pencairan dananya akan lebih mudah. Dibandingkan jika dialokasikan di setiap OPD yang terkait menangani masalah banjir, longsor dan bencana lainnya.

“Untuk angka idealnya, saya rasa minimal Rp 5 miliar untuk setiap kabupaten dan kota harus ada, atau lebih baik lagi Rp 50 sampai Rp 100 miliar lebih baik. Karena Pemprov Jabar di era 2009 pernah punya dana tanggap bencana sebesar itu tetapi karena waktu itu bencana tidak ada. Maka dana tersebut seiring dengan waktu hilang sama sekali dan memang diakui ada permainan oknum juga. Sehingga dana on call ini akhirnya ditiadakan,” pungkasnya. []

Berita terkait
0
AJI: Polisi Pelaku Intimidasi 56 Jurnalis Peliput Demo
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya 56 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput demo UU Cipta Kerja.