Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengancam bakal mengumbar identitas pejabat daerah yang diduga 'bermain' dalam proses distribusi alat pelindung diri (APD) dari Jakarta. Arsul merespons isu adanya APD dimanfaatkan untuk logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Upaya memblow up identitas pejabat daerah yang menghambat distribusi APD untuk logistik pesta demokrasi agar sosok itu tidak dipilih dalam Pilkada 2020.
"Kalo ini benar terjadi maka justru harus disampaikan kapada masyarakat di daerah yang bersangkutan supaya siapapun yang akan menyalahgunakan APD atau perlengkapan lainnya untuk kepentingan Pilkada nanti dikampanyekan agar jangan dipilih," ujar Arsul kepada Tagar, Selasa, 7 April 2020.
Menyalahgunakan APD atau perlengkapan lainnya untuk kepentingan Pilkada nanti dikampanyekan agar jangan dipilih.
Baca juga: Gerindra Sebut Bahan Baku Obat Corona Banyak di Indonesia
Tak hanya itu, Arsul bakal mengambil langkah rekomendasi pemecatan bila benar ditemukan pejabat daerah memperlambat distribusi APD untuk logistik Pilkada 2020.
"Jika ini benar terjadi maka kepala daerah jika itu bawahannya atau pejabat pusat yang menjadi atasannya mesti mencopot pejabat daerah yang bersangkutan," ujarnya.
Tindakan menghambat distribusi APD oleh pejabat daerah diungkapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang berlangsung secara telekonferensi pada Senin 6 April 2020.
Baca juga: Menristek: Pengembangan Vaksin Corona Bisa Kurang 1 Tahun
Doni menyebutkan sejumlah pejabat daerah enggan mendistribusikan APD dari Jakarta. Bahkan, dari sekian ada yang sampai berhari-hari membiarkan APD tidak sampai ke rumah sakit di daerahnya. Namun, Doni tidak secara detail menjabarkan wilayah mana saja yang pejabat daerahnya menelantarkan logistik penanganan Covid-19 dari Jakarta.
"Pendistribusian APD, kalau tidak dibantu TNI, TNI tidak pinjamkan pesawatnya, mungkin kita akan kewalahan antar APD sampai ke rumah sakit. Itu pun setelah tiba di tempat dibiarkan saja oleh beberapa pejabat di daerah," turur Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
