Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengancam rekomendasi pemecatan bagi para pejabat daerah yang lambat hingga menghambat proses distribusi alat pelindung diri (APD) dari Jakarta untuk penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
"Jika ini benar terjadi maka kepala daerah jika itu bawahannya atau pejabat pusat yang menjadi atasannya mesti mencopot pejabat daerah yang bersangkutan," kata Arsul kepada Tagar, Selasa, 7 April 2020.
Baca juga: Gerindra Sebut Bahan Baku Obat Corona Banyak di Indonesia
Menurut dia, APD sangat dibutuhkan para tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan virus corona Tanah Air. Penelantaran APD yang dibawa dari Jakarta hingga sampai ke daerah-daerah menggunakan pesawat TNI itu tidak dapat ditolerir.
Mereka yang tidak bisa mengikuti irama kerja situasi darurat apalagi yang melalaikan tugas dan fungsinya harus diminggirkan.
Arsul menegaskan, pejabat daerah seharusnya dicopot jika tidak menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan penyebaran virus corona dalam keadaan darurat kesehatan di Tanah Air.
"Ini untuk memberikan pesan kepada semua jajaran pejabat pemerintahan, bahwa dalam situasi darurat kesehatan yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi, maka mereka yang tidak bisa mengikuti irama kerja situasi darurat apalagi yang melalaikan tugas dan fungsinya harus diminggirkan," ujarnya.
Penelantaran APD untuk penanganan virus corona yang dilakukan oleh pejabat daerah diungkapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang berlangsung secara telekonferensi pada Senin, 6 April 2020.
Baca juga: Menristek: Pengembangan Vaksin Corona Bisa Kurang 1 Tahun
Doni menyebutkan sejumlah pejabat daerah enggan mendistribusikan APD dari Jakarta. Bahkan, dari sekian ada yang sampai berhari-hari membiarkan APD tidak sampai ke rumah sakit di daerahnya. Namun, Doni tidak secara detail menjabarkan wilayah mana saja yang pejabat daerahnya menelantarkan logistik penanganan Covid-19 dari Jakarta.
Atas dugaan itu, anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menyurati pejabat daerah yang bertindak lalai tersebut.
"Menghadapi situasi tersebut di atas, DPR minta agar Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar menulis surat kepada pejabat daerah atau atasan yang bersangkutan, agar diambil langkah penindakan maupun penanganan selanjutnya," tutur dia.
