London – Inggris akan menyerukan agar PBB diberikan akses "segera dan tak terbatas" ke Provinsi Xinjiang untuk menyelidiki berbagai laporan pelanggaran di wilayah China itu. Hal ini diutarakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, Dominic Raab, pada pada Senin, 22 Februari 2021.
Menlu Raab, juga akan menandai kembalinya Inggris sebagai anggota Dewan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengecam catatan HAM sesama anggota Dewan lain, China dan Rusia. Menurut kantor Raab, Inggris juga akan menyoroti keprihatinan mengenai Myanmar dan Belarus.
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan Inggris akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia (Foto: abc.net.au/indonesian - Reuters: Lim Huey Teng)
Terkait dengan China, Menlu Raab akan mempertanyakan berbagai laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi perempuan secara paksa. “Raab akan mengatakan bahwa "Pelanggaran itu terjadi dalam skala sangat besar," pernyataan dari kantor Raab.
Menlu Raab juga akan menyampaikan, "Komisioner Tinggi HAM PBB, atau pakar pencari fakta independen lainnya, harus dan, sekali lagi, harus diberi akses segera dan tak terbatas ke Xinjiang."
Ilustrasi praktik kerja paksa China terhadap etnik Uighur. (Foto: Sourcing Journal).China dikecam luas karena mendirikan kompleks di Xinjiang yang kata Beijing merupakan "pusat-pusat pelatihan vokasional" untuk memberantas ekstremisme dan memberi orang-orang keahlian baru. Para pengkritik China menyebutnya kamp-kamp konsentrasi.
PBB telah mengatakan sedikitnya 1 juta warga Uighur dan Muslim lain ditahan di Xinjiang (vm/pp)/Reuters/voaindonesia.com. []
