Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang hingga Rp 600 triliun untuk menopang pembiayaan pandemi Covid-19. Namun ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengingatkan bahaya inflasi bila BI jadi mencetak uang
“Tentu dampaknya pada risiko inflasi yang tinggi,” kata Josua di Jakarta, Jumat, 1 Mei 2020 seperti dikutip dari Antara.
Jika terjadi inflasi maka peredaran uang menjadi tinggi di masyarakat, namun tidak diimbangi dengan pasokan produksi yang memadai
Baca Juga: Beli SBN Saat Covid-19, BI: Tak Timbulkan Inflasi
Menurut Josua, apabila terjadi inflasi maka peredaran uang menjadi tinggi di masyarakat, namun tidak diimbangi dengan pasokan produksi yang memadai. Akibatnya, harga barang akan melonjak yang membuat daya beli masyarakat menurun.
Sektor industri, juga mengurangi produksi karena harga barang yang tinggi. Imbasnya, industri atau perusahaan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
Bank Indonesia. (Fot: indonesia.go.id)Josua menambahkan, dampak lainnya, membuat perekonomian Indonesia merosot dan investasi menjadi tidak menarik di kalangan investor. Tidak hanya itu, jika bank sentral mencetak uang dengan langkah yang tidak cermat, maka stabilitas rupiah menjadi anjlok.
“BI juga menghindari kondisi seperti kejadian BLBI banyak penyelewengan, kita harus banyak belajar dari pengalaman. Langkah BI saat ini sudah tepat dengan tidak mencetak uang,” tutur Josua.
Adapun kebijakan yang diambil BI adalah dengan melakukan quantitative easing atau melonggarkan kebijakan moneter untuk menambah likuiditas perbankan. Hingga saat ini, BI sudah menginjeksi likuiditas sebesar Rp503,8 triliun yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ini harus didukung dengan stimulus fiskal dari pemerintah karena kebijakan moneter dari BI tidak bisa langsung berdampak ke sektor riil.
Simak Pula: Ada Corona, Inflasi Maret Aman di Level 0,10 Persen
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI memberikan rekomendasi kepada BI salah satunya dengan mencetak uang Rp 400 triliun hingga Rp 600 triliun karena skenario penganggaran pemerintah untuk menangani Covid-19 diperkirakan tidak mencukupi.[]
