Jakarta - Pengamat Hubungan Internasional Dinna Wisnu menyebut agenda luar negeri partisipasi aktif dalam menjaga perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia masih belum efektif dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Dinna, dalam agenda luar negeri berpartisipasi aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Tetapi di sisi lain juga harus dapat memastikan Indonesia tumbuh perekonomiannya dengan cara investasi dan kerjasama luar negeri lain.
"Sayangnya dua agenda ini dibenturkan dalam konteks kabinet yang sekarang dan kabinet yang pertama Jokowi itu kelihatan betul dua hal ini nggak bisa sejalan. Yang lebih diutamakan diplomasi ekonominya yang satu nanti aja," kata Dinna saat ditemui di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Minggu 12 Januari 2020.
Dinna menyebut, kehadiran Jokowi sebagai kepala negara pada momen-momen internasional sangat penting bergaining Indonesia di mata dunia. Sehingga jika Jokowi ogah-ogahan untuk hadir dalam forum internasional itu akan mengkerdilkan wibawa negara.
"Keaktifan dunia, kehadiran kepala negara dalam forum-forum internasional seperlunya saja. Padahal dua hal ini harus berjalan bareng. Ndak mungkin ekonomi kita akan dapat banyak kecuali kita aktif, hadir dan dianggap penting," ujarnya.
Menurut dia, Indonesia suatu saat bisa saja memiliki pengaruh yang besar di kawasan Asia atau bahkan dunia seprrti China. Tetapi yang harus dilakukan adalah memiliki kemampuan diplomasi bilateral yang kuat terhadap negara-negara lain.
"(Indonesia) bisa berpengaruh. Tinggal nunggu waktu, momen Indonesia harus didengar. Jadi jangan hanya ngomong di depan itu yang dilakukan. Harus ada gerak-gerak di belakang yang orang nggak perlu tahu tapi bikin orang takut. Bikin orang nggak punya jalan lain selain lewat depan," ujarnya dosen Universitas Bina Nusantara itu.
Dinna menyarankan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia harus bekerja lebih aktif lagi. Menurutnya, kemlu harus bekerja yang berbda dengan kementerina-kementerian lainnya.
"Itu lah fungsi diplomasi. Kementerian luar negeri harsu berbeda dengan kementerian lain. Nggak boleh sering-sering tampil di publik. Dia harus di belakang, yang penting jalan belakang ditutup semua," ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah kapal penangkap ikan China memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Dalam aksinya kapal-kapal tersebut dikawal kapal penjaga pantai negeri tirai bambu.
Menyikapi hal itu, sejumlah menteri Indonesia berbeda pendapat. Menlu Retno Marsudi misalnya berujar akan menindak tegas, sementara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan untuk tenang agar tidak mengganggu investasi China di Indonesia. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mennyebut kita tetap cool saja.
Hal ini membuat Jokowi bertindak untuk meninjau langsung ke perairan Natuna didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Rabu, 8 Januari 2020. []
