Jakarta - Pengamat Hubungan Internasional, Dinna Wisnu, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia gagal dalam berdiplomasi dengan China. Pasalnya, baru-baru ini kapal China kembali memasuki perairan Natuna setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatanginya secara langsung.
"Aksi Jokowi ke Natuna nggak ada efeknya, sangat disayangkan sebenarnya karena harus Jokowi yang turun sebagai presiden padahal China cukup mengirimkan juru bicara kementerian luar negerinya saja untuk urusan ini," kata Dinna, di Hote Arian, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Januari 2020.
Menurut Dinna, sebenarnya kapal penjaga pantai China yang terpantau di perairan Natuna itu masalah kecil. Namun, Indonesia yang tidak memiliki kecapakan dalam berdiplomasi sehingga yang nampak seperti masalah yang besar.
"Bagi China ini isu kecil, satu hal yang sudah direncanakan dengan matang sehingga level paling bawah bisa bicara atas nama negaranya. Sementara kita haru level tertinggi turun secara fisik ke lapangan dan itupun masih tidak direspon dengan baik," ujar dia.
Dosen di Universitas Bina Nusantara itu juga menilai Jokowi telah gagal dalam menjalin hubungan luar negeri. Karena mestinya ketika seorang presiden langsung turun tangan mestinya China menghormati itu, namun yang terjadi tidak demikian.
"Jadi catatan saya, ini menunjukkan diplomasi kita gagal terhadap China karena kalau China hormat dengan kita, sebenarnya ketika Pak Jokowi datang itu sudah akan ada respon positif," ujar Dinna.
Lebih lanjut, Dinna menyebut tidak digubrisnya Jokowi oleh China lantaran ucapan sang presiden yang dinilai tidak konsisten. Mula-mula Jokowi berkata akan bersikap tegas terhadap China, tetapi belakangan dia meragukan apakah kapal itu berada di wilayah teritorial Indonesia atau hanya di wilayah ZEE saja.
"China bisa melihat kok, pertama Jokowi sendiri statement-statemennya bersayap ketika bicara kita akan tegas terhadap China non-negotiable. Tapi di sisi lain Jokowi sempat mempertanyakan betul tidak di wilayah kita. ZEE itu ketentuannya apa, kita harus menjaga kerjasama," ucap dia.
Tidak hanya Jokowi, para menteri dalam kabinet Indonesia Maju juga kerap melontarkan pernyataan yang berlainan. Ada yang menganggap harus segra ditindak tegas bahkan ada yang melunak karena kepentingan investasi.
" Dalam kabinet beliau menteri-menterinya tidak satu suara. Salah satu menteri mengatakan harus tetap dijaga supaya investasinya lancar. Ndak ada hubungannya," tuturnya. []
