Indeks Kebebasan Sipil di Jawa Timur Menurun

BPS Jawa Timur mengatakan ada tiga aspek yang menyebabkan indeks kebebasan sipil di Jawa Timur menurun.
Ratusan pekerja hiburan malam di Kota Surabaya menggelar demo terkait Perwali 33 Tahun 2020 dan penerapan jam malam. (Foto: Tagar/Haris D Susanto)

Surabaya - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat aspek kebebasan sipil menurun 5,07 poin menjadi 72,14 poin selama tahun 2019. Meski di bawah 80 poin, indeks kebebasan sipil masuk kategori sedang.

Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan menjelaskan ada tiga hal yang menyebabkan indeks kebebasan sipil di Jawa Timur mengalami penurunan. Tiga aspek tersebut yakni meningkatnya ancaman atau penggunaan aparat pemerintah untuk menghambat berkumpul dan berserikat. 

Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Selain itu, juga disebabkan meningkatnya ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatnya tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan untuk menjalankan ibadah agama.

Baca juga:

"Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat," kata Dadang dalam jumpa pers secara virtual, Senin, 3 Agustus 2020.

Tak hanya itu saja, kebebasan berkumpul dan berserikat turun cukup tajam yakni sebesar 63,29 poin. Kebebasan berkeyakinan turun 0,66, kebebasan diskriminasi turun 0,86, pemilu yang bebas dan adil turun 12,14, serta peran DPRD turun 2,52 poin.

Sementara kebebasan berpendapat naik sebesar 9,05, hak memilih dan dipilih naik 6,16, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan naik 19,45, serta birokrasi pemerintah daerah naik 30,47 poin.

Meski aspek kebebasan sipil menurun, BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur meningkat 4,82 poin, dari 72,86 pada 2018 menjadi 77,68 poin di tahun ini. Dadang menilai angka itu cukup bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Ini menjadi yang tertinggi sejak 2009," tuturnya.

Sedangkan indeks aspek hak-hak politik naik 12,80 poin menjadi 80,25, dan indeks aspek lembaga demokrasi naik 4,58 menjadi 80,55 poin. Indeks variable BPS Jatim mencatat ada lima yang turun atau merah.

"Kita bisa melihat (perkembangan indeks variable IDI di Jatim) yang merah ada lima. Sementara yang naik empat, dan yang tetap tidak ada perubahan ada dua," ucapnya. []

Berita terkait
Dua SMPN di Surabaya Mulai Simulasi Belajar Mengajar
Dinas Pendidikan Surabaya melakukan simulasi protokol kesehatan untuk kegiatan belajar mengajar di SMPN 15 dan 3 Surabaya.
Protes Pekerja Hiburan Malam Surabaya ke Risma
Sejumlah pekerja hiburan malam melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Surabaya memprotes Perwali Nomor 33 Tahun 2020 yang menerapkan jam malam.
5000 Jemaah Salat Idul Adha Masjid Al Akbar Surabaya
Panitia salat Idul Adha di Masjid Al Akbar Surabaya menerapkan protokol kesehatan sangat ketat dan melakukan pembatasan jemaah.