Padang - Wali Kota Padang Mahyeldi mengklaim pemerintahannya tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) khusus untuk mengimplementasikan tatanan kehidupan normal baru atau new normal yang digagas Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, saat ini Kota Padang sendiri telah berada pada pengujung masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua yang berakhir pada Jumat, 29 Mei 2020.
"Ada suatu konsep yang akan kami bangun dan perkuat ke depan di samping upaya lainnya, yaitu membuat Kongsi Covid-19 di tengah masyarakat khususnya di tingkat rukun tetangga (RT) guna memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut," kata Mahyeldi di Padang, Rabu, 27 Mei 2020.
Ia menyebut, sejauh ini pihaknya telah memberdayakan penegakan aturan tersebut melalui camat dan lurah dalam penanganan Covid-19 yang juga diiringi penanganan dampaknya.
Mahyeldi mengatakan, dengan adanya Kongsi Covid-19 di tingkat RT, sesuai teknisnya pemerintah kota akan melibatkan masyarakat melalui dukungan RT dalam menangani Covid-19.
"Upaya ini diharapkan membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi secara masif, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Covid-19 dan mendukung pemutusan klaster penyebaran Covid-19 melalui tingkat klaster per RT," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, dari sebanyak tiga ribu lebih jumlah RT di Kota Padang yang terkena positif Covid-19 hanya beberapa RT saja.
"Artinya kalau kami memperkecil skopnya, kemudian daya dukung masyarakat bisa diberdayakan secara optimal, maka insyaallah akan mempercepat memutus mata rantai penyebaran virus ini ke depan," katanya.
Selain itu, Mahyeldi mengatakan perda terkait new normal yang disiapkan sudah mencakup sejumlah aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi dan kebutuhan lainnya.
"Saya sudah tugaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk menyikapi arah ekonomi Kota Padang di tengah pandemi Covid-19 ini. Begitu juga menyiapkan semua hal yang perlu disiapkan, sehingga semuanya berada dalam design government," tuturnya.
Kerahkan Ribuan Aparat
Sementara itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengerahkan sekitar enam ribu personel guna menghadapi situasi new normal yang dicanangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.
Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, para personel dilibatkan dalam operasi Aman Nusa Dua.
"Kami mengikut dan melihat perkembangan situasi, kami tak bisa memprediksi sampai kapan akan berjalan," katanya saat dihubungi Tagar, Selasa, 26 Mei 2020.
Satake mengatakan, pengerahan tersebut dilakukan lantaran Sumbar menjadi satu dari empat provinsi yang menjadi lokasi pengerahan personel TNI-Polri untuk mendisiplinkan masyarakat mencegah penyebaran Covid-19. Tiga provinsi lainnya, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.
"Pada satu sisi new normal ini menghidupkan kembali sektor perekonomian, TNI-Polri membantu pengamanan yang terkait dengan dunia usaha, untuk restoran atau mal kami hanya melaksanakan patroli saja," katanya.
Apabila ini nanti efektif, kita akan gelar dan lebarkan lagi ke provinsi dan kabupaten kota yang lain
Satake menjelaskan, nantinya akan ada penempatan personel di sentra perekonomian. Bentuk pengamanan yang diberikan seperti patroli dan imbauan kepada masyarakat.
"Membatasi orang belanja tidak, kami memberi imbauan untuk jaga jarak, datang boleh namun pada satu sisi menggunakan protokol kesehatan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya diberitakan Tagar, Presiden Joko Widodo meminta protokol tatanan new normal atau normal baru yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
Menurut presiden, pengenalan lebih dini dan masif bisa meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tetap produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19.
Pernyataan presiden tersebut disampaikan saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020, mengutip siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden.
"Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak," ujar presiden.
Sehari sebelumnya Jokowi telah meninjau kesiapan menuju tatanan normal baru dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di sarana publik dan perniagaan.
Pelaksanaan pendisiplinan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten kota dengan melibatkan anggota TNI-Polri yang akan senantiasa mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan selama pandemi.
"Aparat dari TNI dan Polri diterjunkan ke titik-titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten kota dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta-fakta di lapangan, utamanya yang berkaitan dengan R0 dan Rt. Apabila ini nanti efektif, kita akan gelar dan lebarkan lagi ke provinsi dan kabupaten kota yang lain," kata presiden.
Tatanan normal baru produktif dan aman tersebut, presiden melanjutkan, nantinya akan terlebih dahulu dimulai di beberapa provinsi dan kabupaten kota dengan indikator R0 yang sudah di bawah satu. Angka indikator tersebut di bawah satu tersebut dapat dipahami bahwa penularan dan pertumbuhan kasus Covid-19 semakin melambat dan cenderung dapat dikendalikan.
"Kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten kota yang memiliki R0 yang sudah di bawah satu dan pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa mengikuti tatanan normal baru yang ingin kita kerjakan," tuturnya.
Selain itu, yang tak kalah penting, Kepala Negara menegaskan untuk memastikan tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus ini sebelum bersiap menuju fase produktif dan aman sebagai sebuah normal baru.
Bagi daerah yang diketahui memiliki angka penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, presiden meminta jajaran terkait untuk memberi perhatian khusus dan melakukan pengujian sampel serta pelacakan yang agresif dengan diikuti isolasi yang ketat untuk menekan kurva penularan.
"Saya kemarin sudah perintahkan Gugus Tugas, Panglima TNI, dan Kapolri untuk di Jawa Timur misalnya agar ditambah bantuan aparat di sana agar bisa menekan kurvanya sehingga tidak naik lagi dan memasifkan pengujian sampel, pelacakan yang agresif terhadap yang PDP maupun ODP, dan melakukan isolasi yang ketat. Ini dilakukan pada provinsi-provinsi yang kurvanya masih naik," ujarnya. []
