Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih ingin berjuang dan bangkit bersama tenaga medis menangani Covid-19. Ia enggan mengomentari terkait rencana penerapan New Normal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Risma mengatakan belum saatnya dirinya mengomentari terkait penerapan New Normal. Ia mengaku minggu depan dirinya akan mengambil keputusan terkait New Normal.
"Nanti aja, belum saatnya. Nanti minggu depan aja ya kita lihat. Karena ini para tenaga medis masih berjuang. Nanti Insya Allah saya akan sampaikan," tutur wali kota perempuan pertama di Surabaya ini di kantor Balai Kota Surabaya, Selasa, 26 Mei 2020.
Saat ini, jumlah kasus Covid-19 di Surabaya cukup signifikan. Berdasarkan data per Senin, 25 Mei 2020, ada 2.095 kasus positif Covid-19, 2.597 PDP dan 3.461 ODP.
Nanti aja, belum saatnya. Nanti minggu depan aja ya kita lihat. Karena ini para tenaga medis masih berjuang.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengecek kesiapan pelayanan publik untuk penerapan New Normal yang akan diterapkan pekan depan. Ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengecek kantor Kecamatan Sempu dan Kecamatan Singojuruh.
Anas memperhatikan kesiapan masing-masing unit pelayanan publik tersebut untuk menyambut era normal baru ke depan.
”Pelayanan publik tidak boleh seterusnya berhenti. Memang sebagian bisa daring, tapi sebagian tetap butuh kehadiran fisik. Secara bertahap kita harus menyiapkan pelayanan publik menyambut era new normal ke depan yang pentahapan-pentahapannya menunggu komando pemerintah pusat,” ujar Anas.
Anas berdiskusi dengan kepala desa dan camat beserta staf setempat terkait ketersediaan sejumlah alat penunjang kesehatan yang harus ada di setiap unit pelayanan publik.
”Misalnya hand sanitizer dan disinfektan. Kemarin Pemkab Banyuwangi sudah membagikan ribuan liter ke desa dan kecamatan, dan akan ada pembagian tahap dua. Itu untuk menunjang kesiapan new normal pelayanan publik di kantor desa dan kecamatan,” tuturnya.
Anas menegaskan New Normal pelayanan publik menempatkan kebersihan dan kesehatan sebagai standar utama. Ia menegaskan konsep New normal bukan pelonggaran, tetapi membangun gaya hidup baru dengan mengutamakan standar kesehatan.
"Bukan kita kembali ke era sebelum Covid-19, karena itu jelas tidak mungkin. New normal adalah membangun gaya hidup baru yang mengutamakan standar kesehatan untuk menunjang produktivitas, termasuk produktivitas bidang pelayanan publik,” kata Anas.
Dia mencontohkan prosedur New Normal pelayanan publik, seperti ruang pelayanan harus didisinfeksi selesai jam kantor. Selain itu, petugas pelayanan diwajibkan membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum pulang.
Selain itu, kelengkapan alat penunjang juga wajib dipastikan, seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi layak, masker, hingga pelindung diri bagi petugas.
”Intinya, kinerja petugas pelayanan publik tetap prima, tapi sekaligus protokol kesehatan diterapkan agar semuanya terhindar dari penyakit,” tutur Anas. []
