Surabaya - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan pemerintah agar dana desa tidak dipermainkan. Apalagi terkait isu soal desa fiktif yang dihembuskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Pria yang akrab dipanggil Ibas itu menegaskan dana desa dikucurkan rata-rata antara Rp 900 juta hingga Rp 5 milliar. Dia meminta agar dana desa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan begitu, tidak ada dana desa yang fiktif.
"Kami tidak ingin ada isu yang seperti itu (desa fiktif)," ujar Ibas usai hearing dengan Pemprov Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Senin 9 Desember 2019.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan dengan kucuran dana desa, DPR optimis ketimpangan dan kesenjangan bisa berkurang. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan wilayah.
Kami tidak ingin ada isu yang seperti itu (desa fiktif).
Menurut putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu, inovasi yang diciptakan masyarakat seperti pembuatan desa wisata dapat memberikan nilai tambah.
"Percepatan pembangunan itu kembali ke desa tanpa ada penyalahgunaan, kami yakin pertumbuhan itu bisa tumbuh walaupun kontribusinya tidak terlalu besar," ungkapnya.
Sementara anggota Banggar DPR RI, Anisya Syakur berharap agar dana desa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan tertuang dalam Undang Undang (UU). Dengan dana desa, masyarakat bisa sejahtera karena jumlah kemiskinan berkurang.
"Kita harapkan dengan adanya dana desa masyarakat bisa sejahtera. Kemiskinan berkurang," ujarnya.
Politisi asal PKB itu menginginkan ada kreativitas untuk menciptakan desa yang memiliki daya tarik. Dengan begitu, pengangguran bisa berkurang karena tercipta lapangan pekerjaan baru.
"Jangan tetap seperti dulu. Dengan desa kreatif, bisa ciptakan lapangan kerja," tambahnya.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan menerangkan empat desa di Sidoarjo yang disebutkan sebagai desa fiktif. Padahal desa tersebut sudah tenggelam karena lumpur Lapindo dan telah diusulkan untuk dihapus ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sudah dihapus, sudah diusulkan. Terus di Kemendagri sekarang juga sudah oke," kata Emil.
Empat desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo yakni Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Desa Ketapan dan desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, serta Sesa Besuki, Kecamatan Jabon.
Penghapusan empat desa tersebut masih menunggu pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan. Hal ini untuk menghilangkan potensi masalah administrasi.
"Kami memang sudah mengusulkan resmi dari dulu malah sebenarnya (penghapusan), jawabannya ya kan berproses, rapat dibahas," ucapnya. []
