Medan - Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menyebut pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dengan wisata halal sangat kontroversial.
Aktivitas di kawasan Danau Toba menjadi sasaran pernyataannya kali ini. Di antaranya penataan keramba jaring apung dan pemotongan hewan berkaki empat di sembarang tempat yang kurang referensi.
Pernyataan lain semakin bias, karena dikaitkan dengan kepentingan mendirikan rumah ibadah, untuk fasilitasi turis dari negara Malaysia, dan Brunai Darussalam.
Itu memancing reaksi publik yang sekian lama nyaman dengan kerukunan umat beragama di kawasan Danau Toba. Seakan rumah ibadah dan lokalisasi tempat pemotongan hewan berkaki empat menjadi syarat kedatangan wisatawan.
"Iya, kekhwatiran publik sangat beralasan mengingat pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara, Elisa Marbun, di masa kepemimpinan Gubernur T Erry Nuradi. Ide untuk membuat zonasi halal di kawasan Danau Toba waktu itu pun ditolak. Kini muncul lagi ide jilid 2, yang langsung disampaikan oleh Gubernur Edy Rahmayadi. Ide itu bukan hanya sesat, namun diskriminatif, dan dapat menghadirkan prasangka, amarah bahkan kebencian. Masyarakat yang sekian lama sudah hidup berdampingan, dipaksa untuk memihak atau menolak ide gila seperti itu," kata Sutrisno, politikus PDI Perjuangan, Sabtu 31 Agustus 2019.
Kita juga mengimbau agar gubernur tidak lagi menyampaikan pernyataan kontroversi yang dapat memicu kemarahan publik
Menurut Sutrisno, penganut agama dan kepercayaan apapun tidak pernah dilarang atau dibubarkan oleh penganut agama atau kepercayaan lainnya di kawasan Danau Toba. Dia belum pernah mendengar ada tekanan, intimidasi, maupun upaya pembubaran paksa acara keagamaan maupun kepercayaan yang berbeda di kawasan Danau Toba.
"Oleh karenanya, gubernur atau siapapun dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten diminta untuk tidak mengusik keharmonisan kawasan Danau Toba dengan ide-ide diskriminatif. Ide yang didasari pada pendekatan suku, agama ras dan antar golongan atau SARA akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Kawasan Danau Toba didiami, dihuni oleh penduduk yang beradat. Mereka sangat menghargai kepelbagaian (perbedaan-perbedaan), sekaligus dengan tegas menolak setiap upaya dominasi dari pihak manapun," ucap dia.
Gubernur Edy Rahmayadi diminta fokus untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten se-kawasan Danau Toba dan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan kawasan pariwisata strategis nasional (KSPN) Danau Toba. Dukungan itu diwujudkan melalui alokasi APBD TA 2020 untuk kawasan Danau Toba.
"Rencana aksi untuk menutup seluruh KJA, dan seluruh aktivitas yang merusak kawasan Danau Toba. Baik pelaku illegal logging, pembuangan limbah ke Danau Toba perlu dikejar oleh Gubernur Sumatera Utara. Itu harus dilakukan, jangan membuat pernyataan yang kontroversi," tuturnya.
Terkait aktivitas memotong, menjual, bahkan memakan hewan berkaki empat, gubernur menurut Sutrisno tidak perlu mengurusinya. Biar para kepala desa se-kawasan Danau Toba yang mengurusnya. Sebab, mereka memiliki kemampuan untuk mengurus aktivitas di desanya. Demikian juga terkait rumah ibadah di kawasan Danau Toba, gubernur pun tidak harus memikirkannya. Semua penganut agama dan kepercayaan di kawasan Danau Toba secara merdeka telah memikirkan kebutuhan atas rumah ibadah.
"Kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba, pun yang berdiaspora di seluruh dunia kita akhiri polemik pernyataan gubernur. Kita juga mengimbau agar gubernur tidak lagi menyampaikan pernyataan kontroversi yang dapat memicu kemarahan publik. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara akan mendukung setiap ide, gagasan, dan tindakan untuk membangun Sumatera Utara yang majemuk. Namun kami juga akan menolak, melawan dan siap berhadapan dengan siapapun yang berpikiran diskriminatif, politisasi SARA, dan ekploitasi ikatan-ikatan primordial," tandasnya.[]
