UNTUK INDONESIA
Gubernur Maluku Desak UU Daerah Kepulauan Disahkan
Gubernur Maluku meminta Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, mendukung pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama 45 anggota DPRD Provinsi Maluku bertemu Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly.(Foto: Tagar/Muhammad Jaya)

Ambon - Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama 45 anggota DPRD Maluku menemui Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly. Pertemuan itu untuk meminta dukungan realisasi rancangan undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta status sebagai Provinsi Kepulauan.

"Kehadiran kami untuk meminta dukungan Pak Menteri terkait dengan perjuangan Maluku menjadi Provinsi Kepulauan. Apalagi RUU Daerah Kepulauan sudah masuk dalam Prolegnas di DPR," kata Gubernur dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kemenkumham RI, Jumat 24 Januari 2020.

Bagi Maluku, lanjut Gubernur, kehadiran UU Daerah Kepulauan sangat penting dan strategis. Sebab Maluku memiliki permasalahan pembangunan, kemasyarakatan, dan sosial yang begitu kompleks. Di antaranya memiliki laut luas, namun belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Maluku sampai kini masih terjebak dalam kemiskinan struktural, sehingga menjadikan provinsi ini termiskin nomor 4 di Indonesia. Pengangguran di Maluku juga berada di bawah rata-rata nasional.

"Pelayanan dasar, baik kesehatan maupun pendidikan, masih di bawah standar. Pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik, karena terbatasnya dukungan dari berbagai sektor. Kesulitan kami mengatasi semua permasalahan itu karena terbatasnya APBD," katanya.

Sementara, formula perhitungan DAU hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, tanpa menghitung luas laut. Kondisi membuat Maluku sulit merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Menurutnya, UU Daerah Kepulauan akan memberikan dampak besar dan membawa harapan bagi masyarakat Maluku.

Potensi laut luar biasa, lanjut Murad, yakni ada cadangan gas abadi, minyak bumi, emas di tiga pulau, dan hasil alam lainnya. Namun Maluku seperti ditinggalkan.

"Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta status sebagai Provinsi Kepulauan," tuturnya.

Terkait hal itu, Menteri Yasonna Laoly mengakui, dilema daerah-daerah kepulauan adalah masalah disparitas. Aksesibilitas yang sulit dan mahal, berdampak pada lambannya pembangunan.

"Perlu ada perhitungan DAU dan perhitungan khusus lainnya, bagi daerah berkarakter kepulauan. Kondisi itu tidak bisa disamakan dengan daerah bercirikan kontinental," katanya.

Dia juga mendukung hadirnya UU Daerah Kepulauan sebagai solusi bagi daerah-daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan. Namun perjuangan ini harus terus terkonsolidasi dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak.

"Kalau saya siap, tapi kan tidak hanya Menkumham. Menkeu (Menteri Keuangan) pasti cara berpikirnya beda lagi, karena adanya konsekuensi anggaran," ujarnya.

Yasona menyarankan, Gubernur Maluku bersama tokoh-tokoh Maluku juga bertemu dengan Mendagri dan Menkeu. Paling utama lagi, naskah akademiknya segera masuk ke Presiden.

Di tempat yang sama, anggota DPR RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa, mengatakan draft RUU dan draft naskah akademik UU Daerah Kepulauan sudah siap. Hanya tinggal menunggu goodwill (keinginan baik) Pemerintah Pusat untuk menyetujuinya bersama DPR.

"Saya kira, kita tidak perlu lagi membahas subtansinya. Sebagai anggota Banleg DPR, perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri kalau naskah akademiknya sudah siap, draft RUU juga sudah siap. DPR sudah siap masuk pada tahap selanjutnya, sesuai mekanisme yang berlaku," katanya. []

Berita terkait
Kapal Pesiar MV Boudicca Muat Turis Singgah di Ambon
Kapal pesiar MV Boudicca bermuatan ratusan turis berlabu di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Minggu, 19 Januari 2020.
35 Hektare Hutan di Ambon Ludes Terbakar
Puluhan hektare kawasan hutan kayu di Desa Soya, Kecamatan Sirimau Ambon, Maluku, terbakar.
Mabuk, Pria di Ambon Tebas Tetangga dengan Parang
Seorang pria di Ambon, Maluku, nekat menebas tetangga kosnya saat dalam keadaan mabuk.
0
Penyesalan Pembina Pramuka SMPN 1 Turi Sleman
Tersangka IYA, pembina Pramuka SMPN 1 Turi Sleman mengucapkan penyesalannya atas insiden susur sungai yang menyebabkan 10 pelajar meninggal.