Yogyakarta - Kepengurusan DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak lama diserang oleh kadernya sendiri. Serangan tersebut salah satunya dilakukan oleh Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG).
PPG secara terang-terangan mendesak Ketua DPD I Partai Golkar DIY Haryadi Suyuti mendesak musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) untuk melengserkan Haryadi yang menjabat Wali Kota Yogyakarta itu.
Wakil Kepala Bidang Hukum dan HAM DPD I Partai Golkar DIY Marzuki mengatakan, ada pihak yang menginginkan Haryadi Suyuti dilengserkan sebelum masa periodenya selesai.
"PPG itu menyerang kami," kata dia dalam keterangan pers di Sekretatiat DPD I Partai Golkar DIY, Rabu 9 Oktober 2019.
DPD I Partai Golkar sudah sering diserang oleh PPG sejak lama. Mereka menyerang dengan dalih berkurangnya perolehan kursi di DPR DIY, dari delapan menjadi lima kursi.
"Bahkan PPG mendesak agar pak ketua kami (Haryadi Suyuti) mundur dengan deadline 15 Oktober 2019," kata dia.
Menurut dia, deadline harus meletakkan jabatan seperti yang diminta PPG tidak ada dalam mekanisme Partai Golkar. "Itu sudah ancaman," ungkapnya.
Menurut dia, mendesak mundur dari jabatan dengan alasan perolehan suara atau kursi Partai Golkar tidak memiliki dasar yang kuat. Hasil Pemilu 2019 lalu, tidak hanya Yogyakarta yang perolehan suara turun. Daeran lain juga mengalami penuruan suara.
"Kalau begitu analoginya, para ketua Golkar di daerah yang suarany a turun juga harus mundur dong," ungkapnya.
Bahkan, kata dia, perolehan suara Partai Golkar secara nasional juga turun. "Pusat perolehan juga berkurang. Apa itu pak Ketum DPP harus mundur? Padahal Pak Airlangga saat ini calon kuat ketum periode berikutnya," ujar Marzuki.
Dia mengatakan, setelah upaya melengserkan gagal, PPG mewacanakan Musdalub. "Musda atau Musdalub ada mekanismenya tidak asal menuntut. Musdalub memang bisa dilakukan sewaktu-waktu kalau memenuhi syarat," kata dia.
Salah satu syaratnya, dua pertiga kepengurusan DPD tingkat kabupaten/kota menginginkan Musdalub. Selama ini, lima DPD kabupaten/kota di Provinsi DIY tenang-tenang saja. Tidak ada wacana untuk menggelar Musdalub.
"Kalau kemarin PPG bilang empat dari lima DPD kabupaten/kota meminta Musdalub, itu dalam politik hanya klaim semata. Faktanya tidak ada dukungan tertulis menggelar Musdalub," jelas Marzuki.
Menurut dia, Haryadi Suyuti sebagai Ketua DPD tingkat provinsi, sudah bertemu dan komunikasi dengan pengurus harian DPD tingkat kabupaten/kota. "Dari pertemuan itu, mereka (para pengurus DPD kabupaten/kota masih loyal terhadap Pak Ketua (Haryadi Suyuti)," ungkapnya.
Dia mengatakan, secara hirarkhis kepengurusan, pengurus DPD kabupaten/kota harus loyal kepada DPD provinsi. "Dan sekali lagi kami tegaskan mereka tetap loyal. Jadi PPG itu hanya klaim saja," ungkapnya.
Ada tokoh di balik gerakan yang dilakukan PPG untuk menggelar Musdalub atau melengserkan Ketua Golkar DIY.
"Siapa di balik itu, kita sudah tahu. Biar masyarakat yang menilai," ujarnya.
Pada Minggu 6 Oktober 2019 lalu, PPG menyempatkan diri menemui tiga petinggi DPP Partai Golkar saat acara syukuran bertemunya dua calon ketua umum DPP Partai Golkar di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ketiga petinggi DPP tersebut adalah Happy Bone, Ricky Rahmadi dan Ananto Nur Haryanto.
Dalam pertemuan itu, PPG mengaku mendapat dukungan empat dari lima DPD kabupaten/kota menggelar Musdalub. "Dukungan sudah massif. Syarat Musdalub dengan agenda utama pergantian ketua sudah memenuhi syarat," kata Wakil Koordinator PPG Ikhwan Setilyawan.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sleman ini mengatakan, Musdalub merupakan langkah terbaik menyelematkan partai. "Kepengurusan DPD I di bawah beliau (Haryadi Suyuti) sudah tidak bisa diharapkan," ungkapnya. []
Baca juga:
- Golkar Yogyakarta Gelar Syukuran Bamsoet Mundur Caketum
- Golkar Yogyakarta Tak Akui PPG sebagai Organ Resmi
- Dukungan Melengserkan Ketua Golkar Yogyakarta Menguat