UNTUK INDONESIA
Golkar Yogyakarta Tak Akui PPG sebagai Organ Resmi
Marzuki Arche Simatupang menganggap PPG bukan organ yang dikenal di tubuh partai berlambang pohon beringin.
Pengurus Harian DPD I Partai Golkar saat memberikan keterangan pers seputar tuntutan PPG di Sekretariat DPD I Partai Golkar DIY Jalan Jenderal Soedirman Yogyakarta. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - DPD I Partai Golkar DIY akhirnya bersikap resmi terhadap desakan kader pemuda yang mengatasnamakan Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG). Sebelumnya PPG meminta Ketua DPD I Partai Golkar Haryadi Suyuti mundur meletakkan jabatannya.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD I Partai Golkar DIY Marzuki Arche Simatupang menganggap PPG bukan organ yang dikenal di tubuh partai berlambang pohon beringin.

"Kami tidak mengatakan (PPG) ilegal, tapi silakan terjemahkan sendiri. Faktanya PPG bukan organ resmi Golkar," katanya dalam keterangan pers di Sekretariat Partai Golkar DIY, Jumat 20 September 2019.

Dia mengatakan, mencermati dinamika yang berkembang saat ini, PPG mengaku mewakili organ pemuda Golkar seperti AMPI, AMPG, Garnas, Kosgoro dan lainnya. Namun, faktanya organ kepemudaaan tersebut bukan secara kelembagaan bergabung di PPG.

"Memang ada kader bergabung dalam PPG. Tapi bukan secara kelembagaan, hanya pribadi yang mengatasnamakan organ pemuda lalu menamakan diri PPG. Itu hanya sekelompok orang," kata Marzuki.

Atas dasar itu, tuntutan PPG yang meminta Ketua DPD I Golkar DIY mundur dari jabatannya tidak perlu ditanggapi serius. Lagi pula dalam AD/ART tidak ada yang berhak memaksakan melengserkan ketua, termasuk DPP sekali pun.

Kami prihatin. Salah satu solusinya Pak Haryadi harus meletakkan jabatannya

Menurut dia, untuk melengserkan atau mengganti jabatan ketua ada mekanisme. "Itu bisa dilakukan jika berhalangan tetap atau meninggal dunia serta mengundurkan diri. Jika tidak mengundurkan diri tidak dibenarkan dipaksa mundur," ujar dia.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar DIY Bidang Kaderisasi Dedi Suwardi menambahkan, kepengurusan DPD Partai Golkar DIY masa bakti 2017-2020 merupakan hasil musyawarah daerah (musda) secara kolektif kolegial akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir periode.

"Ini sesuai dengan mekanisme yang ada, yang dipertegas dengan Surat Edaran DPP Partai Golkar Nomor SE 27/GOLKAR/VI/2019," kata Dedi.

Menurut dia, kegiatan Partai Golkar DIY akan berjalan seperti biasanya, termasuk dalam mempersiapkan HUT ke-55 Partai Golkar Tahun 2019, Pilkada serentak 2020, Munas dan lain-lain.

Lebih lanjut dia memgatakan, seluruh peserta rapat pengurus harian bersepakat menjaga solidaritas dan kondusifitas, baik secara internal struktural DPD dengan tingkat pengurus desa/pengurus kelurahan, maupun dengan wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif baik tingkat DIY dan kabupaten kota.

Sebelumnya, PPG mendesak Haryadi Suyuti mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DIY. Alasannya, Haryadi dianggap gagal pada Pemilu 2019. Perolehan suara turun drastis dan kehilangan banyak kursi di legislatif.

Misalnya di DPRD DIY yang semula meraih delapan kursi turun menjadi lima kursi. Dampaknya gagal menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRD DIY periode 2019-2024.

Koordinator PPG Hasan Syaifullah mengatakan, Haryadi gagal menakhodai partai. Kader partai juga sudah jenuh dengan harapan semu perubahan. "Kami prihatin. Salah satu solusinya Pak Haryadi harus meletakkan jabatan," ungkapnya. []

Berita terkait
Jokowi 'Godok' Nama Menteri, Ace: Mau Apa, Golkar Punya
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya sudah melakukan persiapan matang, jika nanti ada kader yang diminta Jokowi jadi menteri.
Kader Pemuda Desak Ketua Golkar DIY Mundur
Kader muda Partai Golkar Yogyakarta mendesak Ketua DPD I Partai Golkar Haryadi Suyuti mundur dari jabatannya. Ini alasannya
Panasnya Perebutan Ketua DPRD Dairi di Internal Golkar
Sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Dairi, pada pemilu lalu, Partai Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD.
0
Polda Banten Pastikan Pilkades di Lebak Kondusif
Pastikan Pilkades aman, Polda Banten melakukan pengecekan di 10 desa dalam tujuh Kecamatan yang menggelar Pilkades serentak.