UNTUK INDONESIA
Golkar Minta Jatah Menteri Sewajarnya ke Jokowi
Partai Golkar membenarkan bakal meminta jatah menteri kepada Jokowi. Hanya saja dengan kuota sewajarnya.
Airlangga Hartarto (kanan) dan Yod Mintaraga (kiri) dalam acara Halalbihalal di DPD Partai Golkar, Jalan Maskumambang Kota Bandung, Jumat 14 Juni 2019.

Bandung - Partai Golkar membenarkan bakal meminta jatah menteri kepada Jokowi. Hanya saja dengan kuota sewajarnya.

Itu pun dilakukan setelah selesainya putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juni 2019.

"Golkar tak meminta jatah menteri, tetapi sewajarnya saja. Nanti akan kita bahas lagi," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di DPD Partai Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Bandung, Jumat 14 Juni 2019.

Artikel lainnya: Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Hanura Tidak Minta Jatah Menteri

Menurut Airlangga, sebenarnya soal kabinet atau nama-nama yang akan menjadi menteri itu hak preogatif Presiden RI periode 2019-2024.

"Urusan kabinet itu hak preogatif Presiden Joko Widodo, tapi ya Golkar meminta sewajar-wajarnya," katanya.

Saat ditanya maksud sewajar-wajarnya, Airlangga hanya menjawab mengangguk saja sambil berkata,"nanti akan dibahas lebih lanjut".

Soal nama kader Partai Golkar yang akan menjadi kandidat menteri, dan posisi menteri mana yang dibidik, menurut dia itu juga nanti akan ada pembahasan khusus.

Artikel lainnya: Ini Komentar Demokrat Soal Bagi-bagi Jatah Menteri Prabowo-Sandi

"Nanti akan kita bahas lagi. Jumlah menteri, nama-nama dan posisi menteri-nya," tegas dia.

Diketahui, Partai Golkar salah satu partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Airlangga sendiri saat ini masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Selain Golkar, sejumlah partai politik pengusung dan pendukung pasangan petahana, PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, PPP, PKPI, Perindo, PSI. []

Berita terkait
0
Ini Sanksi Polisi Rembang yang Pamer Hidup Mewah
Belum ditemukan kasus polisi Rembang, Jawa Tengah pamer hedonisme. Jika ada, sanksi kurungan dan pencopotan jabatan akan dijatuhkan.