Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menuntut PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dibubarkan.
Musababnya, tujuh partai yang lolos ambang batas parlemen tersebut mendukung Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hingga digolkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senin, 5 Oktober 2020.
Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki.
"Menuntut partai-partai pendukung pengesahan UU Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri," kata Slamet Maarif dalam kanal YouTube Front TV, dilihat Tagar, Minggu, 11 Oktober 2020.
Baca juga: Luhut Endus Ada Kepentingan Pilpres 2024 dalam Demo Cipta Kerja
Dia menyesalkan partai politik (parpol) pendukung disahkannya UU Cipta Kerja tersebut tidak berpihak kepada rakyat, malahan berpikir menguntungkan segelintir orang, dan kaum pemodal asing.
"Karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong aseng dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia," ucap dia menegaskan.
Lantas ia mendesak Presiden Joko Widodo menanggalkan jabatan, ia menganggap Jokowi sudah gagal dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Slamet juga menyarankan presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Meminta kepada Presiden Jokowi untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai presiden, karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah," kata dia.
Baca juga: Gelombang Demo UU Cipta Kerja, Luhut: Baca Dulu Baru Komentar
"Mendesak segera dikeluarkannya Perppu yang membatalkan UU Cipta kerja"ujar dia lagi.
Selanjutnya, Slamet mengharapkan rakyat tidak berputus asa untuk menjegal keberadaan UU Cipta Kerja yang diketok secepat kilat itu.
"Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini," ujar Slamet.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan tidak mau di bawah ada kegaduhan lantaran belum memahami secara saksama substansi pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Untuk saran saya ya biar semua tenang kalau kita ini cinta negara kita ini, baca dulu, nanti baru berkomentar. Jadi jangan nanti beri komentar-komentar yang belum melihat semua (UU Omnibus Law)," kata Menko Marinves Luhut dilihat Tagar dalam kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 9 Oktober 2020.
Dia menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dipersilakan mengajukan keberatannya melalui jalur konstitusi yang ada, jangan ada lagi aksi massa turun ke jalan di tengah pandemi yang belum teratasi ini.
"Silakan (gugat) itu kita anjurkan, itu yang betul pergi saja ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan jalur yang benar. Masukkan saja Judicial Review, itu kan boleh, itu yang benar. Kalau itu baru menunjukkan seorang negarawan di situ. Tapi kalau kamu sudah mulai dengan merusak, membuat anarki, ya negara akan bertindak, itu pasti," ucap Luhut.
Seperti diketahui, pembahasan RUU Cipta Kerja dikebut di masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah dan DPR, sudah digolkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Sementara, partai politik yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). []
