Jakarta - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai demonstrasi gerakan yang digalang Persaudaraan Alumni (PA) 212 masih lebih panas dan membahayakan pemerintah Jokowi, jika dibandingkan aksi massa yang menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Musababnya, Gerakan 212 dapat meretakkan keseimbangan dan kesatuan kelompok. Kemudian, aksi yang tertitik di Silang Monas tersebut terskema dilakukan secara berjilid-jilid, berhasil menyedot umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia.
Berbeda halnya ketika presiden datang ke Monas ketika ada demo 212, itu karena isunya berdampak pada semua lini hingga masyarakat secara nyata tersegregasi.
"Saya pikir demikian, karena demo 212 berpotensi membuat stabilitas dan kohesivitas menurun. Kalau Omnibus Law ini, memang terjadi aksi vandalisme, namun itu sifatnya tidak berjilid-jilid seperti 212," kata Wasis kepada Tagar, Jumat, 9 Oktober 2020.
Baca juga: Presiden Tinggalkan Jakarta, Tagar #JokowiKabur Membahana
Pria kelahiran Yogyakarta ini berpendapat, tentunya Presiden Jokowi juga memperhitungkan segala risiko yang timbul saat menghindari pedemonstran.
Namun, lainya halnya ketika Jokowi sampai hadir dalam reuni 212 dengan didampingi eks Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kapolri yang saat itu masih dijabat Tito Karnavian, karena mempertimbangkan aspek-aspek politis lain.
"Saya pikir Presiden Jokowi juga melihat apa dan siapa yang diangkat. Berbeda halnya ketika presiden datang ke Monas ketika ada demo 212, itu karena isunya berdampak pada semua lini hingga masyarakat secara nyata tersegregasi," ucapnya.
Baca juga: Haikal Hassan: Presiden Jokowi Bangga dengan PA 212
Ilustrasi kerusuhan dalam demonstrasi tolak UU Cilaka. (Foto: Twitter/raewibowo)
Dalam demo Omnibus Law Cipta Kerja ini, menurut Wasis, level polarisasinya tidak sekuat Gerakan 212, meskipun isunya juga kencang di sosial media.
"Lebih khususnya lagi karena Presiden Jokowi tidak punya beban untuk maju Pemilu lagi. Jadi apa yang telah diputuskan, itulah yang dijalankan," ujarnya.
Wasis pun coba menganalisis karakter Presiden Jokowi yang ia pandang bukan tipikal figur yang suka berdebat atas segala putusan yang telah dikeluarkan. Meskipun nampak dipandang menghindari demo Omnibus Law, pun UU Cipta Kerja terus berjalan.
"Beliau akan tetap kukuh atas pendiriannya," kata Wasisto.
Sebelumnya, Tagar #JokowiKabur ramai diperbincangkan warganet di media sosial Twitter mulai Kamis pagi, 8 Oktober 2020. Musababnya, Presiden Joko Widodo dicurigai enggan menemui massa yang berdemonstrasi di Gedung DPR/MPR dan Istana Merdeka Jakarta terkait penolakan mereka terhadap Omnibus Law yang digolkan Senin, 5 Oktober 2020.
Warganet pun menyayangkan sikap presiden yang lebih memilih meninggalkan ibu kota untuk meninjau food estate di Kalimantan Tengah, tidak menyerap aspirasi buruh dan elemen masyarakat yang hendak menyampaikan suaranya kepada pemerintah.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin menjelaskan, Presiden Jokowi sejak jauh hari memang memiliki agenda untuk meninjau program ketahanan pangan hingga peternakan bebek di Kalimantan Tengah. Dia menepis kabar bahwasannya Jokowi meninggalkan Jakarta untuk menghindari gelombang demonstrasi.
"Agenda presiden untuk food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi," kata Bey dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Tagar, Kamis, 8 Oktober 2020. []
