Bandung - Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu mengatakan, selain volume turun Rp 3 triliun dalam APBD, Perubahan 2020 juga dipastikan tidak ada program baru yang akan dilaksanakan di 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Iya, APBD Perubahan 2020 sudah ditetapkan. Volumenya turun dari Rp 46 triliun akhirnya jadi Rp 43 triliun. Waktunya (waktu pembahasan) mepet karena itu pembiayaan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 1,8 triliun dianggarkan untuk program-program yang sudah ada di APBD murni 2020 (termasuk pembiayaan program lainnya). Jadi di APBD-P 2020 tidak ada program baru,” tuturnya kepada Tagar, Bandung, Senin 5 Oktober.
Selain tidak ada usulan program baru, beberapa program pun ditiadakan hampir di semua OPD. Salah satunya program-program pelatihan dan program yang sifatnya mengundang banyak orang hampir dicoret di banyak OPD. Kemudian, pembiayaan untuk kunjungan kerja hampir semua OPD dicoret dan ada beberapa yang dipangkas, termasuk pembiayaan makan dan minum yang dinilai untuk kegiatan tidak perlu dipangkas di semua OPD.
“Banyak program yang tak bisa dilaksanakan di APBD-P 2020. Ya, lebih ke program yang mengundang banyak orang, itu hampir di pangkas disemua OPD,” jelas Haru.
Ini menunjukan bahwa hampir semua OPD mengalami pemangkasan anggaran di APBD-P 2020 setelah 5 kali refocusing anggaran untuk pembiayaan pandemi. Sehingga, hampir semua OPD hanya menyisakan kurang lebih 30-40% sisa anggaran setelah 5 kali di refocusing, yang kemudian dipangkas kembali di APDB-P 2020.
“Banyak keluhan dari OPD yang setelah 5 kali refocusing anggarannya tersisa hanya 30-40% dari anggaran APBD 2020 murni. Sisanya itu kemudian dipangkas lagi di APBD-P 2020,” ucap Heru.
Hanya terdapat 2 OPD saja yang tak mengalami pemangkasan namun justru anggarannya ditambah cukup siginifikan. Dua OPD tersebut yakni, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang sama sekali tak dipangkas anggarannya di APBD-P 2020. Saat ditanya berapa angka detailnya, Haru mengaku tak ingat harus melihat data, yang jelas anggaran di 2 OPD tersebut tidak dipangkas. []
Baca juga:
- APBD-Perubahan Jabar: Pendapatan Digenjot Untuk Belanja Pegawai
- Realisasi APBD-P Hanya Empat Bulan, Banggar Tekankan Transparansi
