Bandung (Tagar 1/11/2017) - Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihue mengatakan terdapat perubahan pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2017. Perubahan itu meliputi peningkatan pendapatan Rp31,367 triliun dari sebelumnya Rp30,540 triliun, kemudian belanja dari Rp32,429 triliun menjadi Rp34,349 triliun.
“Asumsi dasar perubahan ini didasari atas inflasi di 2016 2,75, target di PAPBD 2017 ini sekitar 6,0 sampai dengan 7,0, dengan laju pertumbuhan 5,5 sampai 5,76, kemudian nilai investasi sampai 434,98-436,05, lalu asumsi indeks gini 0,392, dengan asumsi persentasi penduduk miskin terhadap total penduduk 8,53%, serta asumsi tingkat pengangguran terbuka sekitar 8,81%,” tuturnya kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Rabu (1/11).
Lebih lanjut Haris menjelaskan, kenaikan pendapatan menjadi Rp31,367 triliun ini berasal dari pertama PAD total Rp17,121 triliun yang terdiri dari pajak daerah Rp15,626 triliun, retribusi daerah Rp60,017 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp359,866 milyar, dan lain-lain PAD yang sah Rp1,074 triliun.
“Kedua dari dana perimbangan Rp14,109 trilun yang terdiri dari; dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp1,811 triliun, dana alokasi umum Rp3.011 triliun, dan dana alokasi khusus Rp9.287 triliun,” jelasnya.
Sedangkan di lain-lain pendapatan daerah yang sah totalnya Rp136,956 milyar yang terdiri dari; pendapatan hibah Rp23,548 milyar, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp7,500 milyar, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp105,907 triliun. “Jadi ada perubahan di pendapatan yaitu peningkatan sampai 2,64% atau sekitar Rp826,801 milyar,” katanya.
Sementara itu ditempat yang berbeda, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, M Solihin menambahkan di APBD Perubahan tahun anggaran 2017, ada perubahan peningkatan di belanja baik itu di BTL (Belanja Tidak Langsung) maupun di BL (Belanja Langsung), yaitu Belanja Tidak Langsung menjadi Rp26,685 triliun sebelumnya Rp26,208 trilun, jadi ada peningkatan 1,79%. “Untuk belanja langsung menjadi Rp7,664 triliun sebelumnya Rp6,220 triliun, jadi ada peningkatan 18,84%,” tuturnya.
Untuk perubahan belanja tidak langsung terdiri dari; belanja pegawai Rp5,199 trilun sebelumnya Rp5,054 triliun, kemudian belanja subsidi Rp15 milyar nilainya sama dengan APBD murni Rp15 milyar, lalu belanja hibah ada penurunan yaitu di perubahan Rp9,899 triliun sebelumnnya di murni Rp10,382 triliun, Belanja bantuan sosial Rp47,479 milyar sebelumnya Rp38,479 milyar, belanja bagi hasil jadi Rp6,968 trilun sebelumnya 6,408 triliun.
“Belanja bantuan keuangan jadi Rp4,496 triliun sebelumnya Rp4,249 triliun (kenaikan 5,49%), dan belanja tidak terduga Rp58 milyar dari sebelumnya Rp60 milyar,” terangnya.
Sedangkan untuk belanja langsungnya terang Solihin, terdiri dari belanja pegawai di perubahan ada peningkatan sebesar 18,84% yaitu, sebelumnya Rp6,220 triliun menjadi Rp7,664 triliun. Belanja langsung itu terdiri dari a.l. belanja pegawai Rp308,211 milyar sebelumnya Rp287,984 milyar, dan belanja barang serta jasa sebelumnya Rp3,640 triliun menjadi Rp4,602 triliun, dan di belanja modal sebelumnya Rp2,291 triliun menjadi Rp2,753 triliun dengan peningkatan diprosentasikan sekitar 16,79 dibandingkan di APBD 2017 sebelum perubahan (murni).
“Pembiayaan daerah yaitu di penerimaan pembiayaan daerah jadi Rp3,343 trilun sebelumnya Rp2,200 triliun, lalu di sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya Rp3,343 trilun sebelumnya Rp2,200 triliun. Sedangkan di pengeluaran pembiayaan daerah yaitu, di penyertaan modal atau investasi pemda sekitar Rp311,875 milyar sama seperti di APBD sebelum perubahan, dan di pembiayaan netto Rp2,982 triliun sebelumnya Rp1,888 triliun” katanya. (fit)
