Bandung - Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu menilai salah satu masalah utama pengelolaan sampah tak pernah beres yakni, perspektif yang masih memandang masalah sampah secara parsial bukan integral serta kurangnya komitmen pemimpin daerah seperti gubernur, wali kota da bupati dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di daerahnya.
Kemudian, faktor regulasi pun turut menjadi salah satu alasan masalah pengelolaan sampah tak kunjung selesai. Ditambah lagi soal teknik operasional, dukungan anggaran dan juga soal partisipasi masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang menjadi substansi permasalahan dalam pengelolaan sampah.
“Ini (hal-hal) yang jadi catatan kita dalam Focus Group Discution (FGD) tentang pengelolaan sampah bersama pihak swasta, LSM, DPRD Kota Bandung, akademisi (ahli), BUMD termasuk anggota DPRD Provinsi dari Komisi I dan IV,” tutur Haru usai acara FGD Fraksi PKD DPRD Jawa Barat tentang Pengelolaan Sampah di DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis 1 Oktober 2020.
Lebih lanjut Haru menjelaskan, sampai saat ini pengelolaan sampah dianggap program yang akan menghasilkan uang namun faktanya justru sebaliknya. Pengelolaan sampah menjadi industri jasa yang memerlukan uang yang cukup banyak. Contohnya negara Singapura dan Jepang yang menggelontorkan uang sebanyak Rp1,8 juta per ton untuk pengelolaan sampah namun dampaknya bagus, lingkungan bersih.
“Dan di kita masih Rp100 ribu per ton, kan jauh banget. Kota Bandung yang memiliki volume APBD Rp6,6 Triliun (di 2019) saja seharusnya bisa menganggarkan Rp300 miliar untuk pengelolaan sampahnya. Uangnya dari mana? Nah, itu yang harus didiskusikan lagi, intinya perlu ada dukungan anggaran untuk pengelolaan sampah, dan kita masih kurang (dukungan anggarannya),” jelas Haru.
Soal anggaran pun ternyata ditemukan permasalahan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Presiden Jokowi yang tidak sinkron. Saat Presiden Jokowi meminta permasalahan sampah segera diselesaikan, justru dari Kemendagri masalah sampah ini hanya ada di tingkat bidang di kabupaten dan kota, bukan di dinas. Oleh karena itu, anggaran untuk pengelolaan sampah pun kecil tak memadai.
Kita akan segera berkoordinasi dengan DPR RI, jangan sampai mengurusi sampah jadi subordinas di institusi (OPD) di daerah
Selain itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat juga mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, termasuk wali kota dan bupati di daerah agar tak memandang sepele masalah pengelolaan sampah. Jangan sampai ada musibah yang merugikan masyarakat hanya karena salah perspektif soal pengelolaan sampah.
“Kita (Fraksi PKS DPRD Jabar) pun akan mendorong kawan-kawan dari Komisi IV agar bisa segera menindaklanjuti saran dan rekomendasi hasil dari FGD ini bersama pihak swasta, LSM, DPRD Kota Bandung, akademisi (ahli), BUMD termasuk anggota DPRD Provinsi dari Komisi I dan IV,” tegas Haru.
Walaupun demikian, Haru tak menapikan kalau Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang komitmennya cukup baik dalam masalah pengelolaan sampah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan adanya Tempat Pengeloaan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang sifatnya regional telah menjadi salah satu solusi atas masalah keterbatasan wilayah dan juga anggaran yang dialami kabupaten dan kota dalam mengelola sampah.
Kemudian, berkaitan dengan keterlambatan pengoperasian Tempat Pengeloaan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Haru Suandharu Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyatakan hal tersebut terjadi karena adanya gagal lelang yang biasanya akibat masalah teknis. Hal ini bisa terjadi karena persiapan, perencanaan atau kuota peserta yang belum memadai sehingga target tidak bisa dilaksanakan.
“Sejauh ini dari laporan yang masuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan berupaya menyelesaikannya, yang jelas kita mah hanya diskusi saja. Biar target (pengoperasian TPPAS Legok Nangka) diawasi Komisi IV DPRD Jawa Barat,” kata Haru.
Dalam konteksi ini, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat hanya memberikan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Barat, dimana bukan masalah teknologi dan partisipasi masyarakat serta regulasi saja tetapi semua harus terintegral tidak parsial.
Pada Focus Group Discussion (FGD), Kamis 1 Oktober 2020 pihaknya membahas pengelolaan sampah bersama swasta, LSM, DPRD Kota Bandung, akademisi (ahli), BUMD termasuk anggota DPRD Provinsi dari Komisi I dan IV. Ini merupakan kali ketiga Fraksi PKS DPRD Jawa Barat melakukan kegiatan FGD.
Sebelumya, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat telah melaksanakan FGD sebanyak dua kali, yang pertama FGD membahas Raperda Komunikasi Informasi dan Persandian yang dibahas di Pansus V. Kemudian, FGD yang kedua membahas soal Raperda Penyelenggaran Pesantren.
Dalam setiap FGD yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, pihaknya selalu mengundang tiap kelompok elemen masyarakat yang berhubungan dengan pemasalahan yang tengah dibahas. Jadi tak hanya akademisi, praktisi, ahli, dan pihak swasta tetapi juga LSM serta kelompok masyarakat lainnya. []
Baca Juga:
- Bekas Tempat Sampah yang Jadi Kebun Warga di Bandung
- Warga 157 RW di Kota Bandung Mengolah Sampah Rumah Tangga
