Bandung - Fraksi PKS DPRD Jawa Barat mengkritisi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berasal dari pinjaman PT SMI untuk membiayai proyek creative centre di Kabupaten Sumedang, dan proyek infrastruktur lainnya yang tidak begitu mendesak atau bukan skala prioritas dan tidak berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
“Dana PEN ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi, tetapi ini (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) malah dialokasikan untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) kabupaten kota. Bankeu kabupaten kota pun justru digunakan untuk membangun infrastruktur yang tak berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Seperti di Kabupaten Sukabumi Dapil (Daerah Pemilihan) saya,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Ridwan Solichin kepada Tagar, Bandung, Sabtu 12 Desember 2020.
Menurut Ridwan Solichin, selain creative centre Kabupaten Sumedang dengan nilai investasi mencapai Rp 14,1 miliar. Sederet proyek mubazir yang berasal dari dana PEN tersebut tengah dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, proyek tersebut meliputi pengembangan destinasi wisata Jatigede Desa Karongpakuan Rp 15 miliar, lanjutan pembangunan Alun-Alun Sumedang Rp 3,3 miliar dan peningkatan jalan Citawu-Karedok kurang lebih Rp 6,6 miliar. Keseluruhan proyek infrastruktur dari anggaran Bankeu kabupaten kota yang berasal dari dana PEN tersebut kurang lebih mencapai Rp 38-Rp 39 miliar.
“Bangun alun-alun lagi, creative centre dan lain-lain itu apa manfaat nyata untuk masyarakat, ekonomi masyarakat? Seharusnya kan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, program yang langsung dirasakan masyarakat,” keluhnya.
Inilah kalau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tak melibatkan DPRD ungkapnya, jadi seperti ini, seolah-olah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bebas menyalurkan dana PEN tersebut. Ironisnya pula, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pun berdalih proyek yang tengah dikebut tersebut sudah sesuai baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat hingga aturan soal penggunaan dana PEN.
“Ini kenapa dana PEN untuk Bankeu di Kabupaten Sumedang digunakan untuk infrastruktur jangka menengah? Kalau mau ya untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, kan langsung dirasakan masyarakat. Kita lihat tak sedikita pabrik tutup, PHK dimana-mana, pedagang kecil gulung tikar, UMKM banyak tutup, pengangguran dimana-mana. Pemerintah punya tanggung jawab untuk mengatasinya,” ujar dia.
Ia pun sangat menyesalkan dana PEN yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu) kabupaten kota untuk Kabupaten Sumedang lebih banyak untuk pembangunan infrastrktur yang bukan skala prioritas, apalagi berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
“Kami berharap dana PEN ini tak asal-asalan digunakna karena tetap harus dikembalikan dari APBD, APBD itu pun berasal dari uang rakyat dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) pun seharusnya melibatkan DPRD agar bisa merekomendasikan penyalurannya lebih tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” harap Ridwan Solichin. [PEN]
Baca juga:
- DPRD Jabar Dorong Program Sosial dalam Proyek Retensi Andir
- Pengangguran Naik, DPRD Jabar Imbau Stop PHK