Anggota DPRD Jabar Terima Banyak Aduan di Sektor Pertanian

Husin sampaikan dirinya terima banyak keluhan dari masyarakat Kabupaten Indramayu di sektor pertanian.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin bersama masyarakat Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu saat melakukan reses ke 1 Tahun Anggaran 2020-2021. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin menyatakan keluhan di sektor pertanian paling banyak datang dari masyarakat di Kabupaten Indramayu, terutama di wilayah Kecamatan Haurgeulis.

Kegiatan reses kali ini (reses ke 1 Tahun Anggaran 2020-2021) banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pada saat pandemi Covid-19 (masalah di sektor pertanian),

Keluhan tersebut di antaranya yakni pertama, kelangkaan pupuk bersubsidi hingga harganya yang meroket ternyata terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu dan tidak hanya terjadi di Kecamatan Haurgeulis. Kedua, persoalan normalisasi sungai atau irigasi untuk keperluan sektor pertanian pun turut mendominasi.

“Kegiatan reses kali ini (reses ke 1 Tahun Anggaran 2020-2021) banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pada saat pandemi Covid-19 (masalah di sektor pertanian),” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar di Bandung, Senin 16 November 2020.

HusinAnggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin saat reses ke 1 Tahun Anggaran 2020-2021 di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. (Foto:Tagar/Fitri Rachmawati)

Mengingat persoalan kelangkaan pupuk bersubdisi dan harganya yang meroket terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu, Husin berjanji akan segera menindaklanjutinya. Dirinya akan meminta kepada instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan pada distribusi pupuk bersubdisi di beberapa wilayah yang mengalami kelangkaan.

“Mengenai pupuk bersubsidi yang sering langka dan kalaupun ada biasanya harganya menjadi tinggi. Kami akan (segera) menyelidiki dan mengawasi persoalan distribusi pupuk bersubsidi ini. Pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi harus memperhatikan masyarakat,” ujar Husin.

Adapun mengenai permintaan normalisasi sungai, Husin pun berjanji akan segera menindaklanjutinya mengingat hal ini sangat penting bagi para petani. Apalagi di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah pertanian di mana sawah-sawah sangat banyak. Sehingga, pengairan sawah-sawah sangat diperlukan.

“Di tempat ini saya mendapatkan aspirasi, persoalan kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghidupkan para petani khususnya di Dapil XII (Kabupaten Indramayu). Persoalan normalisasi sungai berakibat pada mentoknya air masuk kepada sawah, irigasi banyak yang tersendat yang mengakibatkan sawah-sawah di sekitar daerah Kecamatan Haurgeulis,” ucapnya.

Di samping itu, dalam kegiatan reses di Kecamatan Haurgeulis Husin pun mensosialisasikan perihal pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian, juga mengenai kemudahan akses perbankan bagi para petani dan nelayan.

“Bank BJB harus selalu berperan aktif dalam membantu masyarakat (petani dan nelayan). Saya arahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan (permodalan dan sebagainya) bisa berhubungan (mengakses) Bank BJB,” tambahnya. [adv]

Baca juga:

Berita terkait
DPRD Jabar Dukung Konversi Kendaraan Dinas ASN
DPRD Jawa Barat sambut baik konversi kendaraan dinas ASN berbahan bakar minyak menjadi listrik.
PKB Turun, DPRD Jabar Dorong Perbanyak Stimulus
Komisi III DPRD Jawa Barat minta Bapenda Provinsi Jawa Barat perbanyak program stimulus dan inovasi baru untuk menarik para wajib pajak.
DPRD Jabar Minta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Komisi V DPRD Jawa Barat minta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengangkat guru honorer menjadi PPPK.
0
Kimia Farma Impor Vaksin Shinoparm 7,5 Juta Dosis
Kimia Farma sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan produsen vaksin Shinoparm untuk impor 7,5 juta vaksin program gotong royong.