DPRD Jabar Terima Keluhan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

DPRD Jawa Barat menerima aspirasi warga terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dapil X (Kabupaten Karawang dan Purwakarta), Sri Rahayu Agustina. (Foto: Tagar/ Fitri Rachmawati)

Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dapil X (Kabupaten Karawang dan Purwakarta), Sri Rahayu Agustina menuturkan banyak masyarakat Kabupaten Karawang Utara, terutama di Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sri Rahayu AgustinaAnggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dapil X (Kabupaten Karawang dan Purwakarta), Sri Rahayu Agustina. (Foto: Tagar/ Fitri Rachmawati)

Penyebab dari hal ini terjadi, salah satunya menurut Sri iyalah karena belum meratanya kepemilikan Kartu Tani.

“Saat ini (Reses ke-1 Tahun Anggaran 2020-2021) masyarakat Kabupaten Karawang khususnya di wilayah utara banyak mengeluhkan soal akses pupuk bersubsidi. Kami akan mendorong (aspirasi ini) kepada stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian dan lainnya,” kata Sri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar di Bandung, Selasa 10 November 2020.

Sri Rahayu pun berjanji akan mendorong dinas terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tidak meratanya distribusi Kartu Tani di Kabupaten Karawang, termasuk kuota pupuk bersubdisi yang diperuntukkan khusus para petani.

Selain aspirasi terkait langkanya pupuk bersubsidi, masyarakat Kabupaten Karawang khususnya di Desa Karyamulya pun mengeluhkan banjir yang kerap melanda wilayah mereka.

“Masyarakat Desa Karyamulya mengeluhkan banjir, apalagi saat masuk musim penghujan. Tanggul Sungai Citarum yang ada di wilayah mereka terancam jebol (itu yang dikeluhkan dan dikhawatirkan),” katanya.

Menurut pengakuan masyarakat Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, tanggul Sungai Citarum yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tersebut kerap bocor yang akhirnya menyebabkan banjir di wilayah tersebut.

“Saya telah berkomunikasi dengan pihak terkait terkait keluhan ini (sebelumnya), tetapi hingga saat ini (permintaan) perbaikan tanggung masih saja belum terealisasi,” keluh dia.

Sri pun menambahkan, keluhan langkanya pupuk bersubsidi dan permintaan perbaikan tanggul serta aspirasi lainnya dari masyarakat Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, dan wilayah lainnya di Kabupaten Karawang akan diteruskan kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat melalui Rapat Paripurna nanti.

Gina Fadila SwaraAnggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan Gina Fadila Swara. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Ditempat yang berbeda, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan Gina Fadila Swara juga menerima aspirasi serupa yakni langkanya pupuk bersubsidi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.

“Pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak merata ini membuat masyarakat (kelompok tani) disini sulit untuk bercocok tanam,” ujar Gina.

Ditambah dengan harga jual beras yang sangat rendah dikalangan para petani di Kabupaten Karawang ini membuat biaya operasional tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh para petani.

“Masalah ini (rendahnya harga jual beras) membuat petani semakin tercekik, karena merugi. Petani perlu dibantu Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi dan Pemerintah Pusat,” tegas dia.

Gina pun berjanji akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang tersebut, mengingat persoalan pupuk bersubdisi merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya akan membantu mereka dengan menyampaikan persoalan ini kepada kawan-kawan dari Fraksi Gerindra, terutama di DPR RI (mengingat pupuk merupakan kebijakan nasional),” kata Gina Fadila Swara. [Adv]

Baca juga:

Berita terkait
PKB Turun, DPRD Jabar Dorong Perbanyak Stimulus
Komisi III DPRD Jawa Barat minta Bapenda Provinsi Jawa Barat perbanyak program stimulus dan inovasi baru untuk menarik para wajib pajak.
DPRD Jabar Minta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Komisi V DPRD Jawa Barat minta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengangkat guru honorer menjadi PPPK.
Ketua Komisi II DPRD Jabar Terima Masukan IKPM Jabar-Yogya
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati terima masukan dari ikatan Pelajar Mahasiswa Jawa barat-Yogyakarta.
0
Dugaan Penipuan Jumlah Tes Covid-19 di Jerman
Dugaan penipuan jumlah tes Covid-19 di Jerman meningkat, otoritas keseharan Jerman membahas mekanisme kontrol jumlah tes