Bandung - Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat program promosi khusus produk UMKM yang saat ini tengah kesulitan memasarkan produknya.
“Selama ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat lebih fokus pada program bantuan permodalan untuk para UMKM di Jabar. Seperti program Kredit Mesra BJB tanpa agunan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini UMKM tengah kesulitan memasarkan produknya, harus ada program promosi untuk mereka,” pinta Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin 7 Desember 2020.
Apalagi ditengah pandemi Covid-19, konsumsi masyarakat cenderung menurun lanjut Yunandar menjelaskan, sehingga perlu dorongan dari pemerintah daerah untuk membuat program promosi untuk membantu pemasaran produk UMKM di Jabar. Baik itu pemasaran offline maupun online.
“Selama kondisi pandemi Covid-19, UMKM di Bandung (termasuk di wilayah lain di Jabar) mereka (UMKM) kesulitan memasarkan produknya. Mereka kebanyakan bingung untuk memasarkan, promosinya. Harusnya memang ada program dari pemerintah yang khusus membantu pemasaran, pengembangan UMKM,” kata dia.
Memang tidak dipungkiri program bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat membantu UMKM, tetapi saat ini pemasaran produk menjadi kendala bagi UMKM. Apalagi UMKM yang gagap teknologi (gaptek) belum mengerti terhadap marketplace.
Digitalisasi Ekonomi
Pada berita sebelumnya Yunandar pun pernah menyinggung ihwal digitalisasi ekonomi di sektor pertanian termasuk UMKM. Bentuk digitalisasi tersebut salah satunya melalui marketplace, aplikasi, hingga media sosial. Apalagi untuk sektor pertanian, digitalisasi dinilai sangat efektif mengurangi rantai distribusi yang panjang.
“Kalau berbicara digitalisasi ekonomi ya salah satunya marketplace atau pasar. Pemerintah belum membuatnya,” tambah dia.
Mengapa sangat penting Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat marketplace tersebut tanya dia? Pertama, karena marketplace yang saat ini ada seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya ini benar-benar pasar yang menentukan.
Sehingga, UMKM, petani kalah saing apabila harus masuk marketplace tersebut. Kedua, yang menjadi kendala UMKM dan petani saat ini adalah pemahaman promosi, market intelligence, market research, hingga market surveillance yang dinilai sulit mereka lakukan. Tetapi harus pemerintah yang ambil alih untuk membantu mereka.
“Kemudian, permasalahan saat bahan baku yang diperlukan harus impor? Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun harus bisa memberikan solusi. Kita sudah merintis yang namanya Perda Pusat Distribusi Provinsi, itu bisa dijalankan. Melalui Perda itu bisa menghubungkan petani, nelayan bahkan importir atau dengan kata lain Perda ini sebagai logistiknya,” tambah dia. [PEN]
Baca juga:
- Fraksi PDIP Jabar Dorong UMKM Manfaatkan Fasilitas Pelatihan
- Sekolah Tatap Muka 2021, Fraksi PKS Jabar Imbau Penyesuaian
