UNTUK INDONESIA
Fatwa MUI Larang Salat Jumat Bagi Positif Corona
MUI mengeluarkan fatwa melarang salat Jumat bagi umat Islam yang terpapar virus corona atau Covid-19
Pelaksanaan ibadah salat Isya di Masjid Al-Makmur Lampriet (Masjid Oman), Kota Banda Aceh, Aceh pada Senin, 28 Januari 2020 malam. Beberapa jemaah yang menolak kajian Ustaz Farhan tampak terjebak di antara barisan jemaah lainnya. (Foto: Tagar/Muhammad Fadhil)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa meniadakan salat Jumat bagi umat Islam yang terpapar virus corona atau Covid-19. MUI juga mengimbau mereka yang positif terkena virus tersebut untuk mengisolasi diri guna mencegah penularan terhadap orang lain.

"Baginya salat Jumat dapat diganti dengan salat Zuhur di tempat kediaman, karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal," tulis Komisi Fatwa MUI yang diterima Tagar, Selasa, 17 Maret 2020.

Seperti jamaah salat lima waktu atau rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Dalam surat keterangan yang ditanda tangani Ketua H. Hasanuddin dan Sekretaris HM. Asrorun Ni'am Sholeh tertanggal 16 Maret 2020 tersebut, MUI juga mengharamkan positif corona melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan.

"Seperti jamaah salat lima waktu atau rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar," tulis MUI.

ginanjar1Simulasi Polres Cianjur, Jawa Barat, dalam penanganan pasien virus corona (Covid-19). (Foto: Tagar/Muhammad Ginanjar).

Sementara, MUI juga memberikan imbauan kepada mereka yang sehat dan belum diketahui atau diyakini terpapar Covid-19 untuk memperhatikan hal-hal lainnya.

"Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat Zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat lima waktu/Rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya," kata MUI.

Kemudian, apabila orang tersebut berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa.

"Dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun," tulisnya.

MUI juga mengimbau dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat Zuhur di tempat masing-masing.

"Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah salat lima waktu atau rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim," tulisnya.

Selanjutnya, MUI juga meminta pemerintah menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan menyebut umat Islam wajib mentaatinya.

Adapun pemerintah pun kini telah menetapkan virus corona sebagai status Bencana Nasional Non-alam. Sejauh ini, tercatat ada 137 pasien positif virus corona di Indonesia dengan total pasien sembuh 8 orang dan meninggal 5 orang. []

Berita terkait
Google Gandeng AS Bikin Website Khusus Corona
Google tengah menjalin kerja sama dengan Pemerintah AS untuk mengembangkan situs website yang berisi informasi tentang virus corona (COVID-19).
Adian Napitupulu Desak Jokowi Beli Alat Tes Corona
Anggota Komisi I DPR Adian Napitupulu mendesak Presiden Jokowi mewujudkan tersedianya pengadaan alat tes virus corona.
Pak Anies Tak Semua Warga Punya Kendaraan Pribadi
Direktur Eksekutif Charta Politika mengkritik keras kebijakan Anies Baswedan membatasi jam operasi 3 transportasi umum di Jakarta.
0
Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Ditambah
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima fasilitas pajak.