Jakarta - Politikus Gerindra Fadli Zon mengatakan usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait perpanjangan masa jabatan presiden dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wacana yang berbahaya.
Sebaiknya siapa pun mesti menyudahi hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan.
"Itu wacana yang berbahaya bagi demokrasi kita. Harus dihentikan karena itu akan memicu kontroversi dan kegaduhan," kata Fadli Zon di Jakarta, Sabtu, 23 November 2019, seperti diberitakan Antara.
Menurut Fadli, batas maksimum kepemimpinan dua periode dan setiap masa jabatan selama lima tahun merupakan bagian dari konvensi bangsa Indonesia.
"Itu sudah tertuang dalam konstitusi. Nanti kalau diubah, itu akan membuka seperti kotak pandora," ucap mantan Ketua DPR itu.
Kotak pandora tersebut, lanjut Fadli, berupa persoalan berantai yang akan muncul ketika wacana itu diakomodasi dalam amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.
"Orang mau mengubah apa nantinya bisa, nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara, 'kan bisa saja orang minta semacam itu," kata dia.
Menurut dia, sebaiknya siapa pun mesti menyudahi hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan jangan memicu isu-isu yang membuat bangsa kacau.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 7 tahun tetapi hanya satu periode.
"Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany beberapa waktu lalu.
Masa jabatan satu periode, kata dia, akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek dan lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik.[]
Baca juga:
