Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menanggapi soal masa jabatan presiden menjadi 1 periode yang diusulkan oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany.
Mardani mengatakan ide yang diusulkan oleh Tsamara terbilang bagus. Namun, untuk saat ini tawaran tersebut tidak menarik dilakukan.
"Idenya baik, tapi waktunya buruk. Satu kali delapan tahun juga boleh. Tapi saat #KamiOposisi lemah dan koalisi begitu super, ide ini bisa liar. Saya berpendapat tidak ada perubahan," kata dia kepada Tagar pada Jumat, 22 November 2019.
Dia mengaku untuk masa jabatan presiden sudah tepat 2 periode per lima tahun. Maka, untuk perubahan amandemen juga tidak perlu dilakukan.
Jika nantinya PKS tidak lagi menjadi oposisi pada tahun berikutnya, Mardani menjelaskan harus membuat desain konsolidasi demokrasi yang substansial untuk membuat wacana masa jabatan presiden sebanyak 7-8 tahun per satu periode.
Idenya baik, tapi waktunya buruk.
"Karena ini terkait dengan desain pemerintahan yang sentralistis atau desentralistis, ada kaitan dengan UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik dan UU Ormas. Semua membangun infrastructure dan ekosistem demokrasi kita," ujarnya.
Dikatakan Mardani, penggodokan undang-undang juga akan segera dilakukan karena Indonesia memiliki darurat demokrasi.
"Mesti dan harus segera. Karena kita punya darurat demokrasi. Revisi kalau konsepnya satu per satu. Tapi kalau pola omnibus law bisa barengan dalam satu paket," kata dia.
Pria kelahiran 9 April 1968 ini menyebutkan konsolidasi demokrasi itu sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Demokrasi bukan hanya sarana, tapi karakter pembangunan kita. Harus selaras antara demokrasi dan kesejahteraan sosial kita," ucap Mardani.
Baca juga:
