Jakarta - Sebagai bentuk bantuan stimulus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad mengusulkan pemberian kredit tanpa agunan (KTA) untuk UMKM dengan suku bunga satu persen.
"Pemberian kredit tanpa agunan ini sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19," ucap Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 15 Juli 2020, seperti dikutip dari Antara.
Dengan pertumbuhan sebesar itu, ekonomi Indonesia bisa dikatakan stagnan. Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi tumbuh 1 persen pada tahun 2020.
Baca Juga: Jokowi Beri Rp 2,4 Juta untuk UMKM Terpukul Pandemi
Mantan Gubernur Gorontalo ini meminta pemerintah harus menginjeksi bank-bank BUMN dan swasta untuk merealisasikan bantuan stimulus kepada UMKM. “Injeksi sekitar Rp 40 triliun ke bank-bank BUMN agar segera direalisasikan untuk memacu pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Namun Rp 40 triliun, kami rasa tidak cukup. Kami usulkan paling tidak Rp 200 triliun,” kata Fadel dalam diskusi Media Expert Meeting dengan tema “Bagaimana Menghadapi New Normal di Bidang Ekonomi, Apa yang Harus Dilakukan?" di Ruang GBHN, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa).
Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi global dan nasional, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 minus 5,2% dan pada 2021 diperkirakan 4,2%. Untuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini 0% dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,8%.
Saya hitung 90 hari, kalau kita tidak berani mengambil langkah membuat likuiditas ekonomi, maka kita bisa kolaps.
Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi antara 0,9- 1,9% dan pada tahun 2021 naik menjadi 5- 6%. "Dengan pertumbuhan sebesar itu, ekonomi Indonesia bisa dikatakan stagnan. Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi tumbuh 1 persen pada tahun 2020," tutur Fadel.
Menurutnya, semua sektor ekonomi terkena dampak pandemi termasuk 47% UMKM, sehingga perlu disokong kelangsungannya dengan stimulan kredit. Saat ini ada sekitar 60,6 juta UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan sekitar 23 juta KUMKM (Koperasi UMKM) yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.
Fadel yang pernah menjadi Ketua Komisi XI DPR itu menilai, hampir semua kegiatan ekonomi dalam keadaan sulit dan tidak likuid. Untuk itu, perlu keberanian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah agar ekonomi menjadi likuid. "Kami dari Pimpinan MPR meminta kegiatan perbankan dan institusi keuangan mengambil langkah new normal sehingga ekonomi bergulir serta likuid," katanya.
Ia mengaku telah menghitung apabila pemerintah tidak berani mengambil langkah spektakuler untuk membuat likuiditas ekonomi maka diperkirakan ekonomi bisa berantakan. "Saya hitung 90 hari, kalau kita tidak berani mengambil langkah membuat likuiditas ekonomi, maka kita bisa kolaps. Kita menunggu langkah berani Presiden Joko Widodo untuk membuat ekonomi likuid. Kita membutuhkan langkah berani beliau untuk membuat ekonomi menjadi likuid," ucap Fadel.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengupayakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Jokowi menilai, wabah virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, melainkan juga memengaruhi sektor perekonomian.
Untuk itu Jokowi merasa perlu perhatian pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terpukul pandemi Covid-19, dengan memberi bantuan modal kerja darurat sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan modal kerja darurat ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada sejumlah pedagang kecil yang hadir di halaman tengah Istana Merdeka pada Senin, 13 Juli 2020.
Simak Pula: Restrukturisasi Kredit, BRI: UMKM Jangan Sampai Mati
"Saya tahu dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, usaha Bapak, Ibu sekalian tidak seperti keadaan normal yang lalu. Ada yang omzetnya jatuh lebih dari 50%, ada yang keuntungannya biasanya 200 menjadi hanya 50. Saya tahu, saya tahu," katanya. []