Tarutung - Ephorus HKBP Pdt DR Darwin Lumbantobing mengingatkan agar Pancasila jangan sekadar slogan, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan.
"Kalau di Tapanuli Raya ini, ada lima kabupaten, penerapan ideologi Pancasila itu tidak ada masalah. Bagaimana menerapkan dan menghayati juga melaksanakan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat bahkan bergereja," kata Darwin dalam sambutan menerima rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kantor pusat HKBP di Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Selasa 27 Agustus 2019.
"Di samping kita, ada suku lain dalam bermasyarakat, kita harus inklusif. Inklusif yang kami pahami bahwa kita harus terbuka kepada masyarakat, suku bahkan kepada agama lain untuk saling memahami bersama benar ada perbedaan," katanya.
Jadi menurutnya, perbedaan bukan untuk diabaikan. Namun perbedaan harus dipahami bersama benar, ada perbedaan tetapi ada persamaan dalam kebhinekaan.
"Karena perbedaan itulah di daerah kita, maka kita saling mengisi, jadi perakit kebersamaan. Bagi banyak orang, banyak mengira perbedaan itu suatu yang berbahaya. Padahal tidak. Perbedaan itulah yang membuat kita saling menolong dan saling membantu, saling memahami bersama, dan itu kami pahami diakomodir dalam ideologi Pancasila," papar pimpinan tertinggi gereja HKBP itu.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Dr Lia Kian dalam paparan singkatnya, mengapresiasi HKBP memberi sambutan hangat kehadiran BPIP.
Seperti pada saat diklat ada mahasiswa STPDN tidak hapal butir Pancasila, saya tanya katanya lupa.
Dijelaskan, hasil diskusi dengan HKBP akan ditindaklanjuti termasuk saran dan masukan agar penerapan ideologi Pancasila diaplikasi oleh ragam stakeholder.
"Kita sepakat dan itu fakta, Pancasila mulai luntur pasca reformasi. Seluruh stakeholder baik ASN, TNI, Polri dan masyarakat akan dibekali penguatan ideologi Pancasila," kata Lia.
Dia mengakui bahwa pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila belum dapat dimaknai secara solid oleh segenap rakyat NKRI.
Fakta-fakta yang muncul lewat survei terkait adanya aparatur sipil negara (ASN) hingga aparat hukum dan keamanan yang lebih peracaya ideologi selain Pancasila, membuktikan kerja BPIP tidaklah mudah.
"Seperti pada saat diklat ada mahasiswa STPDN tidak hapal butir Pancasila, saya tanya katanya lupa. Maka ke depan sebelum jadi ASN, TNI/Polri baiknya dilakukan screening tes dahulu, termasuk DPR," tuturnya.
Staf Ahli Kasad Bidang Ideologi Brigjen Ardiansyah Triono yang ikut rombongan BPIP mengatakan, salah satu tugas TNI AD adalah pemberdayaan wilayah pertahanan darat, yakni membantu pemerintah daerah.
"Babinsa punya tugas yang sangat berat harus bergandeng tangan dengan semua kementerian. Pembinaan teritorial dengan kerja sama BPIP adalah dengan sosialisasi penguatan nilai ideologi Pancasila," kata Ardiansyah.
Sebagaimana diketahui, BPIP salah satu lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden memiliki tugas membantu presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Kunjungan kali ini dalam rangka dialog bersama alim ulama di kantor pusat HKBP membahas arah kerja sama dalam hal pembinaan ideologi Pancasila dan membahas isu terkini tentang ancaman radikalisme yang muncul terutama di lingkungan masyarakat HKBP.
Diskusi dua arah tersebut terpantau alot menyepakati pentingnya penerapan dan penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila di zaman milenial ini.
UAS
Diwawancarai terpisah usai acara, ketika disinggung aksi Ustaz Abdul Somad, Lia Kian meminta masyarakat agar mempercayakan masalah itu kepada penegak hukum.
"Saran saya damailah, kita serahkanlah kepada aparat sesuai ranah mereka yang bisa menilai itu. Apalagi hal itu sudah difasilitasi MUI, Kementerian Agama. Sambil proses itu kita baiknya menahan dirilah, menahan emosi, hati dan pikiran. Jangan mau terprovokasi hal tersebut," kata Lia. []
