Jakarta - Ketua DPP PKB bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari mengatakan partai naungannya itu telah melakukan kajian terkait sejumlah problem pemicu sumber defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Terkait hal itu, Dita mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Pada prinsipnya kami memahami kesulitan defisit sampai 32 T yang dialami BPJS. Namun kami minta kenaikan iuran jangan menjadi satu-satunya solusi," kata Dita Indah Sari lewat keterangan resmi yang diterima Tagar, Senin, 2 September 2019.
Kenaikan iuran (BPJS) dua-tiga kali lipat tidak menjawab persoalan di atas. Itu hanya menyelamatkan kapal supaya tidak karam.
Kajian DPP PKB tersebut berisi solusi paralel terkait permasalahan BPJS, yaitu:
1. Bagaimana memastikan pembayaran iuran secara rutin dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)
Dita menilai mereka (PBPU) ini adalah sektor informal. Dimana dalam melakukan pembayaran iuran hanya bergantung pada kesadaran saja. "Kalau pas sakit ya bayar, kalau sudah sehat lupa bayar," ucap Dita.
Dia mengungkapkan dari 31 juta PBPU, hanya 18,4 juta yang disiplin bayar iuran dan sisanya tidak bayar.
"Nah, apa rencana BPJS soal ini? Kalau mau diberi sanksi, sanksi apa? Denda? Apakah kartu BPJS mau dijadikan syarat pembuatan kartu lainnya seperti KTP, SIM, paspor dan lain-lain? Kenaikan iuran tidak menjawab masalah ini," ujarnya.
2. Bagaimana BPJS Kesehatan memperbaiki sistem pendataan dan seleksi terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)?
Inilah yang mungkin jadi pertanyaan sekarang ini, agar bantuan iuran dari pemerintah betul-betul jatuh pada yang berhak menerima.
Dita menegaskan pemerintrah harus perbaiki sistem pendataan terhadap peserta BPJS, jangan sampai jatuh pada orang mampu yang mengaku-ngaku miskin.
"Dihapuskannya kepesertaan 5,222 juta peserta PBI baru-baru ini, menunjukkan bahwa BPJS belum mampu membangun sistem yang secara reguler dapat menyeleksi dengan ketat, mana warga yang berhak disubsidi, mana yang harusnya bayar iuran," katanya.
3. Bagaimana BPJS memperbaiki sistem klaim dari rumah sakit agar bisa menekan fraud (kecurangan)?
Dia mengatakan BPJS harus perbaiki sistem klaim dari rumah sakit, agar bisa menekan fraud (kecurangan), seperti contoh kasus 40 rumah sakit di Sumatera Utara yang mark up tagihan ratusan milyar.
"Tidak heran keuangan BPJS jebol, kalau fraud semacam ini tidak dicarikan sistem pencegahannya," kata Dita.
4. Apa rencana BPJS untuk memperbaiki pelayanan? Mengatasi harga obat yang mahal?
Menurut Dita, peserta BPJS Kesehatan masih mengalami diskriminasi, terutama ketika menggunakan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Swasta. Sehingga, ada kesan RS Swasta "menganaktirikan" pasien BPJS.
"Antrian panjang peserta BPJS dalam mengakses pelayanan dokter, dan proses cukup lama ketika akan mendapatkan operasi," tuturnya.
Dia melihat pasien BPJS mengeluhkan minimnya fasilitas PICU (Pediatric Intensive Care Unit) dan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) bagi bayi dan anak - anak.
Dari persoalan itu, PKB memang turut mendukung pemerintah dalam rangka mengatasi defisit BPJS. Tetapi yang perlu ditekankan adalah pembenahan yang total dari segi pelayanan, dan cakupan kepesertaan paripurna, melalui sistem data tunggal.
"Perlu segera dibenahi agar masyarakat benar-benar merasakan negara hadir dalam perlindungan dan penyediaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.
PKB juga mendesak Menteri Keuangan agar meninjau ulang sistem remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, karena sistem remunerasi anggota Dewas dan Direksi BPJS sudah cukup tinggi dan diprediksi lebih tinggi dari Presiden.
Meskipun secara hukum tidak salah, tetapi secara etis tidak layak. Perusahaan sedang babak belur, bahkan tunjangan pejabatnya tinggi sekali.
Menyoroti polemik BPJS itu, kata dia, pemerintah harus segera menuntaskan persoalannya, supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan BPJS, bisa merasakan kehadiran pemerintah secara merata.
"Hal-hal di atas menjadi pekerjaan rumah yang perlu secara paralel kita tuntaskan. Kenaikan iuran (BPJS) dua-tiga kali lipat tidak menjawab persoalan di atas. Itu hanya menyelamatkan kapal supaya tidak karam, namun tidak menjamin kapal itu akan terus mampu berlayar di kemudian hari," tuturnya.[]
Baca juga:
