Solo - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengkritik keras rencana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menaikkan iuran bulanan. Wali Kota menilai kenaikan iuran BPJS hanya akan menimbulakn orang miskin baru karena tidak bisa membayar iuran.
Kesulitan membayar, akan dirasakan oleh peserta mandiri, dan dimungkinkan akan berhenti menjadi anggota BPJS. Jika hal tersebut terjadi, Menurut Wali Kota capaian Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta akan semakin menjauh dari 100 persen.
"Kalau yang mandiri itu semakin gak mampu bayar, yang iuran mandiri dinaikan terus dan gak kuat bayar, malah bisa jatuh miskin,"ujarnya saat ditemui di Kantor Balaikota Solo, Rabu 28 Agustus 2019.
Rencananya kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas satu, sebelumnya adalah Rp 80 ribuakan naik menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan kelas dua, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu. Sedangkan untuk kelas tiga dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.
BPJS seharusnya tidak terburu-buru menaikkan iuran, tetapi menyelesaikan tunggakan rumah sakit baik milik pemerintah maupun milik swasta.
Wali Kota, meminta pemerintah untuk mencari solusi lain, selain menaikkan biaya iuran BPJS, menurutnya kenaikan iuran tidak akan menutup defisit BPJS.
"Jangan menaikkan iuran bpjsnya dulu, tapi selesaikan dulu tunggakan BPJS dengan rumah sakit. Apa menaikkan iuran BPJS itu menyelesaikan persoalan apa belum, menurut saya belum, karena yang menanggung itu dari rumah sakit salah satunya di rumah sakit Ngipang ini nunggaknya puluhan miliar, rumah sakit Moewardi ratusan miliar," ungkapnya.
Rencana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan disebabkan lantaran jaminan kesehatan plat merah tersebut terus mengalami defisit setiap tahunnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisitnya mencapai Rp32 triliun di tahun 2019.
Defisit BPJS kesehatan angkanya terus naik. Pada 2014, terjadi defisit sebesar Rp1,9 triliun. Angka itu melejit setahun kemudian menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2015. Kemudian pada 2016, defisitnya mengalami penurunan ke Rp6,7 triliun. Angka defisit kembali melonjak hingga lagi di 2017 menjadi Rp13,8 triliun.Sedangkan pada 2018 kembali naik menjadi Rp19,4 triliun.
Warga keberatan
Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, dirasa memberatkan oleh peserta BPJS, salah satunya Putra Mantovani (30), warga asal Solo, Jawa Tengah ini mengaku kenaikkan iuran hampir 100 persen tersebut justru akan membuat masyarakat memilih untuk tidak membayar.
"Kalau kenaikkan 100 persen itu terlalu keterlaluan, saya bertiga harus membayar Rp 360 ribu per bulan dan itu sangat banyak bagi saya," ungkapnya.
Pria yang tercover BPJS mandiri sejak tahun 2016 tersebut berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikkan iuran BPJS. Ia juga meminta pemerintah untuk membenahi manajemen BPJS. []
Baca juga:
- KPK Jelaskan Kelanjutan Kasus OTT di Solo
- Tewas Sebelum Skripsi, Orang Tua Gantikan Anaknya Wisuda di UNS Solo
- Video: Mahasiswa Solo Gelar Aksi Dukung Papua
