Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar rencana kenaikan biaya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat dipertimbangkan.
Bamsoet menilai kenaikan iuran itu dapat membebankan masyarakat, terutama untuk masyarakat kalangan menengah kebawah.
" Pemerintah kan akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 100%. Saya pikir Menkeu pertimbangkan terlebih dahulu," kata Bamsoet kepada Tagar, Kamis, 29 Agustus 2019.
Kenaikan jumlah iuran dapat berdampak negatif, terutama bagi masyarakat yang merasa terbebani dan tidak mampu membayar.
Dia berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direksi BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkan hasil rapat gabungan antara Komisi IX DPR RI, dan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah terkait persoalan kenaikan BPJS itu.
"Harus dipertimbangkan kemampuan keuangan dari masyarakat. Lalu BPJS Kesehatan juga harus memperbaiki data kepesertaan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, serta memperbaiki kerjasama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit," tuturnya.
Menurut Politikus Partai Golkar ini, kenaikan jumlah iuran dapat berdampak negatif, terutama bagi masyarakat yang merasa terbebani dan tidak mampu membayar.
"Perlu dipertimbangkan kenaikkan nilai iuran peserta BPJS Kesehatan itu, mengingat akan semakin banyak peserta yang menunggak pembayaran iuran. Dan dikhawatirkan masyarakat akan memilih menggunakan perusahaan asuransi swasta dikarenakan perbedaan tarif yang semakin kecil," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan mengenai akar permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan di hadapan Komisi XI DPR.
, Rabu, 21 Agustus 2019, seperti diberitakan ."Salah satu penyebab utamanya adalah iuaran BPJS Kesehatan terlalu kecil dengan menawarkan banyak manfaat, namun risikonya juga terlalu besar," kata Menkeu kepada Komisi XI, DPR, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Lalu kata Sri Mulyani, penyebab kedua adalah banyak peserta BPJS PBPU yang mendaftarkan pada saat sakit, kemudian setelah sembuh tidak membayarkan lagi iurannya.
Selanjutnya, tingkat peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) masih cukup rendah, sekitar 54 persen, sementara tingkat utilitasnya cukup tinggi.
Terakhir, beban pembiayaan penyakit katastropik yang sangat besar, yakni lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat.[]
