Empat Poin Aksi Mujahid 212 Kritik Pemerintahan Jokowi

Jelang Aksi Mujahid 212 yang akan berlangsung di depan Istana Negara pada 08.00, Sabtu, 28 September 2019, massa akan mengkritik empat isu besar.
Benarkah Ketua PA 212 Dikriminalisasi. (Foto: Antara/Mohammad Ayudha)

Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas-ormas Islam akan menggelar Aksi Mujahid 212 di Bundaran Hotel Indonesia menuju ke depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 08.00, Sabtu, 28 September 2019.

"Dengan semangat Mujahid 212 mari kita kembali bersama-sama lakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Aksi Mujahid 212 untuk selamatkan NKRI," ujar Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Edy Mulyadi di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Massa Aksi Mujahid 212, kata dia, akan mengkritik empat isu yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat aksi berlangsung. Pertama terkait tindakan aparat ketika menghadapi demonstasi mahasiswa 

"Masih dihadapi aparat dengan sikap represif yang menimbulkan korban luka-luka, meninggal dan menghilang," tuturnya.

Baca juga: Hanya PA 212 yang Sanggup Kumpulkan Jutaan Massa

Demo di Sidang MK

Front Pembela Islam (FPI) bersama Gerakan Nasional Pemantau Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Aksi (PA 212), beserta Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) akan menggelar aksi di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga proses persidangan selesai. (Foto: Tagar/Morteza A)

Kedua, terkait demonstrasi pelajar pada Rabu, 25 September 2019. Edy menilai demonstrasi pelajar merupakan sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini. Apalagi, aksi tanpa komando yang jelas itu berakhir ricuh.

Berbagai kondisi ini menunjukkan negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang salah dalam mengelola dan mengurus negara yang kita cintai ini.

Ketiga, massa Aksi Mujahid 212 akan menyuarakan kerusuhan yang ada di Wamena, Papua. Sebab, kerusuhan di sana merenggut korban jiwa dan membuat warga pendatang meninggalkan wilayah tersebut.

Keempat, asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Menurut Edy, pemerintah laman dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sehingga menyebabkan ratusan ribu warga terdampak asap pekat.

Serangkaian peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan itu kata Edy, tidak bisa dinilai sembarangan. "Berbagai kondisi ini menunjukkan negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang salah dalam mengelola dan mengurus negara yang kita cintai ini. Singkat kata, pemerintah telah gagal," tuturnya. []

Berita terkait
Eks Alumni 212 Sebut Susi Pudjiastuti 'Ratu Bajak Laut'
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dongkol dengan eks Alumni 212 Faisal Assegaf yang menyebutkan dirinya sebagai Ratu Bajak Laut.
PA 212 Jadi Parpol, Pengamat: Hal yang Bagus
Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta menilai positif jika PA 212 menjadi partai politik.
Lepas Jabatan Menkumham, Yasonna Laoly Jadi Anggota DPR
Staf Khusus Presiden Adita Irawati membenarkan bahwa Yasonna H. Laoly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkumham.