Ekportir Benih Lobster di Pusaran Politik Edhy Prabowo

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana meyakini MenKP Edhy Prabowo tahu siapa saja eksportir benih lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Foto: Instagram/@edhy.prabowo)

Jakarta - Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana meyakini Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo mengetahui dengan pasti siapa saja perusahaan yang terdaftar sebagai eksportir benih lobster.

Menurutnya, tidak ada alasan logis bagi jabatan sekelas menteri untuk tidak tahu menahu perihal perkembangan dari kebijakan yang telah dibuat.

"Penetapan perusahaan penerima izin ekspor benih lobster tersebut pasti diketahui oleh MenKP, terlebih yang menjadi ketua verifikasinya adalah Staf Khusus MenKP. Jadi, tidak ada alasan yang logis untuk menyatakan bahwa MenKP tidak tahu menahu," ujar Suhana kepada Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.

Apalagi, kata Suhana kebijakan ekspor benih lobster yang digadang-gadang dapat menghidupkan kembali para nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster, justru akan merugikan kondisi perikanan di Indonesia.

Merujuk pada data KKP 2017, potensi sumber daya lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sudah full exploited (5 WWP) dan over exploited (6 WWP).

"Terkait dengan apakah penghapusan larangan ekspor lobster ini murni langkah Pak Menteri Edhy untuk mewujudkan cita-citanya mensejahterakan nelayan, saya melihat kalau yang dikembangkan adalah ekspor benihnya justru berkebalikan," ucapnya.

Indikasi praktik kolusi

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai adanya indikasi praktik kolusi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam bisnis ekspor benih lobster. Pasalnya, banyak orang-orang dalam pusaran politiknya yang mendapat izin menjadi eksportir benih lobster.

Berdasarkan catatatnya, dari 30 lebih perusahaan ekspor yang lolos perizinan politisi yang terlibat rata-rata berasal dari Partai Gerindra. Sisanya, politisi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, dan Partai Golkar.

“Pak Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra, sedangkan para politisi yang mendapatkan izin rata-rata juga dari Partai Gerindra. Apa ini bukan praktik kolusi?” ujar Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati dalam keterangan resmi yang diterima Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.

Indikasi kolusi tersebut, kata Susan semakin kuat saat Edhy menyebut ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengannya apa itu suatu bentuk kesalahan dan apa karena posisinya sebagai seorang menteri, lantas teman-temanya tak bisa berusaha dalam sebuah pemberitaan, Senin, 6 Juli 2020.

Menurut dia pernyataan tersebut justru menujukkan Edhy Prabowo secara langsung melakukan praktik kolusi yang sedang dijalanannya. "Bagaimana tidak, dari sekian politisi yang berada di belakang perusahaan ekspor benih lobster, mayoritas adalah politisi Partai Gerindra," tutur dia. 

Edhy Prabowo siap diaudit

MenKP Edhy Prabowo telah menghapus Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 besutan Susi Pudjiastuti. Edhy lantas mengganti peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 yang kemudian salah satu poinnya menimbulkan perdebatan, yakni izin ekspor benih lobster.

Tak hanya itu, beberapa perusahaan yang terdaftar sebagai eksportir benih lobster disebut-sebut terafiliasi dengan dia secara politik, sehingga menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Terkait hal tersebut, Edhy pun menyatakan siap diaudit.

"Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silahkan audit, cek, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat terbuka," ujar Edhy Prabowo di TPI Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, seperti dikutip Tagar dalam keterangan resmi KKP, Rabu, 8 Juli 2020.

Namun, ia tetap keukeuh tak terafiliasi dengan 30 perusahaan eksportir benih lobster, yang beberapa orang di antaranya disebut-sebut memiliki hubungan dengan dengan dia, secara politik.

“Ada perusahaan yang disebut ada korelasinya dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya," tuturnya.

Menurutnya pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster dan keputusan izin eksportir benih lobster memiliki tim sendiri yang terdiri dari semua eselon I KKP, di antaranya semua pihak Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. 

Jadi Edhy memastikan tak ada campur tangan apalagi intervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.

"Ada dua tiga nama yang dikaitkan dengan saya dan langsung dinilai macam-macam. Tapi tolong liat, ada puluhan perusahaan yang dapat izin. Atau karena saya menteri, semua temen-teman saya tidak boleh berusaha?" kata dia. []

Berita terkait
Politik Ekportir Benih Lobster, Edhy Prabowo Kolusi?
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai adanya indikasi praktik kolusi Menteri KKP Edhy Prabowo dalam bisnis ekspor benih lobster.
Soal Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit
Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan siap diaudit atas keputusan mengeluarkan izin ekspor benih lobster dan izin eksportir benih lobster.
Ditanya Ekspor Lobster, Menteri Edhy Prabowo Bungkam
Alih-alih memberi jawaban, Menteri KKP Edhy Prabowo bungkam dan hanya tersenyum saat ditanya soal kebijakan ekspor benih lobster.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.