UNTUK INDONESIA
Efek Domino Revisi UU KPK Picu Ketidakpuasan ke Jokowi
Peneliti Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai ada efek domino ketidakpuasan publik ke Jokowi karena revisi UU KPK.
Ilustrasi - Peneliti Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai ada efek domino ketidakpuasan publik ke Jokowi karena revisi UU KPK.(Foto: jabarprov.go.id).

Jakarta - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menengarai adanya ketidakpuasan publik terhadap satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berawal dari kemunculan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Setelah KPK melempem dengan dibonusi UU terbarukan, masyarakat pun kian mengikuti perkembangan ihwal rancangan undang-undang yang digodok DPR bersama pemerintah, seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan RUU Minerba. Nyatanya, dua RUU terakhir sudah ketok palu disahkan menjadi UU.

Kemudian menimbulkan efek domino di UU lain setelahnya.

"Mungkin narasi ketidakpuasan itu sudah muncul sejak awal Oktober tahun (2019) lalu lewat revisi UU KPK. Dari rekam jejak itu mengisyaratkan kalau ada semacam ketidakterbukaan pemerintah di beberapa isu kunci seperti antikorupsi, ekonomi, dan juga ideologi," kata Wasis kepada Tagar, Rabu, 21 Oktober 2020.

Baca juga: LIPI Catat Empat Prestasi Positif Jokowi - Ma'ruf Amin

Dia melihat, menjadi suatu hal wajar apabila publik terus menerus mengkritisi pemerintah, karena sedari awal sudah ada upaya pelemahan komisi antirasuah yang saat ini pos ketuanya diduduki polisi aktif berpangkat komisaris jenderal.

"Dengan demikian, kalau dibilang wajar, saya pikir memang wajar masyarakat begitu reaktif terlebih ketika KPK diusik," ucapnya.

"Kemudian menimbulkan efek domino di UU lain setelahnya," ujar dia lagi

Oleh sebab itu Wasis menyarankan, pemerintah bersama DPR harus bisa bersikap transparan kepada rakyat, akan kebijakan politik apa yang bakal diambil ke depan. 

"Saya pikir pemerintah perlu lebih terbuka dalam berbagai isu kebijakan. Masyarakat jangan hanya dibuai dengan hasil proyek infrastuktur namun juga diajak berbicara dan duduk bersama," katanya.

Baca juga: Baliho Jokowi Dibakar Massa, Muannas: Polri Harus Tindak Tegas

Seperti diketahui, sudah satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan setelah mereka dilantik di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2019.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf yang diusung oleh PDIP, PKB, PPP, Hanura, Golkar, NasDem, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB, dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah. 

Sementara pasangan Prabowo-Sandi yang diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya. Jokowi-Ma'ruf meraih 68.650.239 suara atau 45,5 persen. []

Berita terkait
Gambar Jokowi Dibakar, Muannas Beri Peringatan ke Mahasiswa
Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid memberikan peringatan ke mahasiswa yang membakar baliho gambar Presiden Jokowi saat aksi unjuk rasa.
Wanita Tewas di Sukoharjo Ternyata Kerabat Presiden Jokowi
Wanita tewas di dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo ternyata masih kerabat dari Presiden Jokowi
UU Cipta Kerja Sah, GMNI: Presiden Jokowi Disetir Oligarki
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menilai Presiden Jokowi disetir kepentingan oligarki dengan UU Cipta Kerja.
0
Pandemi, Kredit Bank Jatim ke UMKM Naik 12,24 Persen
Bank Jatim mencatat pertumbuhan penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 12,24 persen menjadi Rp 6,46 triliun.