LIPI Catat Empat Prestasi Positif Jokowi - Ma'ruf Amin

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat empat sanjungan menyangkut kinerja setahun dari peneliti politik LIPI.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mendapat empat sanjungan menyangkut kinerja setahun dari peneliti politik LIPI. (foto: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Instagram @kyai_marufamin).

Jakarta - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati berpandangan, terdapat empat (4) prestasi positif capaian kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama satu (1) tahun ini.

Hal pertama, kata Wasis, positifnya dari pemerintahan sekarang karena segregasi sosial di masyarakat berkurang, semenjak label 'cebong' dan 'kampret' tidak terlalu mendominasi ruang publik.

Sebagai bagian deradikalisasi.

Kedua, dia memuji Presiden Jokowi sempat memastikan beroperasinya tol Manado-Bitung, beberapa ruas jalan Tol Trans Sumatera, hingga meresmikan bandar udara (Bandara) Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo.

Baca juga: PKS: Setahun Jokowi - Ma'ruf Kinerja Ekonomi Tak Memuaskan

"Percepatan proyek infrastruktur di berbagai wilayah," ujarnya kepada Tagar, Rabu, 21 Oktober 2020.

Ketiga, akademisi yang tengah melanjutkan studinya di Australia itu pun menilai pembukaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dapat membuka kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan yang laik di tengah pandemi ini.

"Pembukaan lapangan kerja yang luas, terutama lewat jalur CPNS," katanya.

Keempat, Wasis memuji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mulai digalakkan kembali untuk diperkuat dengan undang-undang yang tengah digodok di DPR.

"Sebagai bagian deradikalisasi," tuturnya.

Kemudian, nama Presiden Jokowi diabadikan menjadi nama salah satu ruas jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), juga dapat menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat. 

Dia memandang, terjadinya hal demikian dikarenakan ada kekuatan relasi personal antara Presiden Jokowi dan penguasa UEA. 

"Mungkin kalau yang UEA itu bisa dikatakan positif karena negara ini merupakan salah satu negara kunci di Timur Tengah," tuturnya.

Baca juga: Baliho Jokowi Dibakar Massa, Muannas: Polri Harus Tindak Tegas

Kemudian, Wasis melihat momen di mana Presiden Jokowi tampil dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Sebab, selama hampir periode pertama, Jokowi selalu absen hadir di sidang umum PBB. Perannya pun digantikan eks Wapres Jusuf Kalla.

"Terlebih, karena Jokowi lebih suka hadir di forum-forum internasional yang lebih banyak bicara soal ekonomi dan investasi baik levelnya bilateral maupun multilateral (G20). Pidato tersebut mungkin juga terkait soal kepemimpinan Indonesia kali kedua di Dewan Keamanan (DK PBB). Jadi, Presiden Jokowi memang hadir," kata Wasis.

Seperti diketahui, sudah satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan setelah mereka dilantik di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2019. 

Pasangan Jokowi-Ma'ruf yang diusung oleh PDIP, PKB, PPP, Hanura, Golkar, NasDem, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB, dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah. Sementara pasangan Prabowo-Sandi yang diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya. Jokowi-Ma'ruf meraih 68.650.239 suara atau 45,5 persen. []

Berita terkait
UU Cipta Kerja Sah, GMNI: Presiden Jokowi Disetir Oligarki
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menilai Presiden Jokowi disetir kepentingan oligarki dengan UU Cipta Kerja.
KASBI, KPA, dan YLBHI Kompak Minta Jokowi Cabut UU Cipta Kerja
KASBI, KPA, dan YLBHI kompak meminta Presiden Jokowi cabut Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu.
Rapor Merah HAM Jokowi - Ma'ruf Amin Selama Setahun Menjabat
Amnesty International Indonesia mengumumkan sekaligus mempertanyakan selama setahun Jokowi-Maruf Amin memimpin banyak pelanggaran HAM.
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara