Jakarta - Pengusaha perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan jumlah lobster yang semakin sedikit di Indonesia. Dia kemudian menyindir kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang membuka keran ekspor benih lobster yang menurutnya berkontribusi terhadap berkurangnya hewan laut ini.
"Lobster gede-gede sudah jarang, nyari seratus kilo pun susah karena bibitnya diambilin dan sekarang diperbolehkan dijual, nanti kita nunggu habisnya," kata Susi Pudjiastuti ketika menjamu tamunya mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Pangandaran, Jawa Barat, seperti disiarkan Sandiaga Uno TV, Kamis, 8 Juni 2020.
Sebelum Edhy, Susi yang memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pada masanya menjadi menteri, Susi Pudjiastuti membatasi penangkapan lobster dan melarang perdagangan benihnya atau benur. Bagi pendiri perusahaan ekspor perikanan PT ASI Pudjiastuti Marine Product ini, benur merupakan wujud kedaulatan atas keberagaman sumber daya hayati Indonesia.
Namun menteri penggantinya justru membuka keran ekspor dibuka pada 5 Mei 2020. Tak cukup sebulan, Menteri Edhy telah menetapkan 30 perusahaan yang berhak mengekspor bayi lobster.
Baca juga:
- Debut Gerindra di Pemerintahan: Bagi-bagi Kue Ekspor
- Jokowi Urus Covid, Wakil Menhan Sibuk Ekspor Benur
- Prabowo Dinilai Restui Bagi-bagi Kue Ekspor di KKP
Dari temuan majalah Tempo edisi 4 Juli 2020, dari 30 perusahaan yang ditetapkan KKP sebagai calon eksportir benur, di antaranya memiliki ikatan dengan pengurus partai. Kebanyakan dari Partai Gerindra.
Dalam PT Agro Industri Nasional (Agrinas), misalnya, ada Sakti Wahyu Trenggono duduk sebagai komisaris utama. Sakti merupakan wakilnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang masih menjabat Ketua Umum Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Sudaryono juga duduk sebagai komisaris di Agrinas.
Saya selalu memprotes, sekarang dan nanti
Ada juga PT Bima Sakti Mutiara yang menempatkan Hashim Sujono Djojohadikusumo di kursi komisarisnya. Ia adalah adik Prabowo Subianto. Sementara direktur utamanya Rahayu Saraswati Djojohadikusuo merupakan anak Hashim dan calon anggota dewan 2019-2024 dari Gerindra.
Celakanya, ekspor kedua yang ditujukan ke Vietnam tersendet di Bandar Udara Seokarno-Hatta, Tangerang, 17 Juni 2020 dan berujung skandal. Menurut laporan Tempo, barang dari perairan Banyuwangi dan Sukabumi itu bermasalah lantaran tak dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dan menerabas prosedur.
Meski tak lagi duduk di pemerintahan, Susi Pudjiastuti tetap menyuarakan perlindungan terhadap benur di media sosial. Susi juga tak segan mengkritik kebijakan pemerintah khususnya soal laut dan perikanan walau dulu ia bagian dari kabinet Presiden Jokowi.
"Saya selalu memprotes, sekarang dan nanti. Kita harus memberikan input ke pemerintahan dengan segala cara," kata Susi Pudjiastuti.[]
